Bawaslu Soroti PKPU Soal Syarat Kesehatan Paslon di Pilkada 2020

ANGGOTA Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Fritz Edward Siregar menyoroti syarat kesehatan pasangan calon pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2020. Ia menilai hal itu menjadi penting mengingat penyelenggaraan Pilkada 2020 dilakukan di masa pandemi.

Menurutnya, mekanisme pencalonan yang termuat dalam Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota, dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam covid-19 harus jelas.

Kejelasan tersebut, menurutnya, penting dilakukan, Dia mencontohkan kekhawatiran yang mungkin terjadi. Misalnya ada pasangan calon yang dinyatakan positif covid-19 setelah diterima KPU, padahal yang bersangkutan sudah lolos tes kesehatan.

Baca juga: Masyarakat Diminta Cek Daftar Pemilih Pilkada 2020

"Hal semacam itu perlu kita diskusikan juga lebih jauh," ujar Fritz dalam keterangan resmi, Kamis, (27/8).

Dikatakannya, mekanisme pendaftaran di masa kondisi bencana nonalam ini sempat menjadi perbincangan saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR, beberapa waktu lalu.

Sehingga, dia berharap, agar ada pertemuan serupa untuk membahas teknis pendaftaran calon di masa pandemi.

"Ada beberapa hal terkait PKPU pencalonan di masa pandemi yang harus dibahas lebih lanjut. Makanya, saya berharap ada pertemuan lebih lanjut," tegasnya.

Pilkada serentak 2020 akan diselenggarakan di 270 wilayah di Indonesia. Jumlah tersebut terdiri dari pemilihan gubernur dan wakil gubernur, pemilihan wali kota dan wakil wali kota, serta bupati dan wakil bupati.

Adapun pemilihan gubernur dan wakil gubernur berlangsung di sembilan provinsi, yakni Sumatra Barat, Jambi, Bengkulu, Kepulauan Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tengah.

Sementara pemilihan wali kota dan wakil wali kota akan dilaksanakan di 37 kota yang tersebar di 32 provinsi. Sedangkan pemilihan bupati dan wakil bupati bakal digelar di 224 kabupaten. (OL-1)