TNI Tetap Dilibatkan Tangani Terorisme

MENKO Polhukam, Mahfud MD, mengatakan pemerintah tetap akan melibatkan TNI dalam menangani terorisme. Pelibatan TNI dinilai dibutuhkan dalam mengatasi terorisme meski masyarakat tidak setuju.

Mahfud mengatakan rancangan Peraturan Presiden tentang Keterlibatan TNI dalam Aksi Terorisme telah rampung. Pemerintah tinggal menunggu waktu untuk menyerahkannya ke DPR guna dibahas.

“Karena itu perintah UU, TNI harus tetap dilibatkan dalam aksi terorisme walaupun rakyat tidak setuju. Realitas sekarang, tidak bisa kalau TNI tidak dilibatkan,” ujar Mahfud dalam rilis survei SMRC, secara daring, kemarin.

Mahfud mengatakan TNI dalam mengatasi aksi terorisme merupakan bagian dari operasi militer selain perang. Hal itu tercantum dalam UU
Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

“Jadi, TNI dilibatkan dalam penyelesaian aksi terorisme, bukan tindak pidana terorisme. Tentara hanya dibatasi pada aksi spesifik yang tidak bisa diselesaikan polisi,” ujarnya.

Dalam survei itu, sebanyak 57% responden dalam survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) setuju TNI tak dilibatkan secara langsung dalam keamanan dan ketertib an di masyarakat.

“Warga setuju dengan amanat reformasi bahwa dalam keadaan normal atau tidak perang atau dalam keadaan tidak ada kerusuhan besar yang tak bisa ditangani polisi, tentara tidak boleh terlibat langsung,” ujar pendiri SMRC Saiful Mujani dalam Rilis Survei dan Refleksi Kemerdekaan Kondisi Demokrasi Indonesia di Masa Covid-19, kemarin.

Sebanyak 31% responden menyatakan tidak setuju TNI tak terlibat dalam urus- an ketertiban masyarakat. Sementara itu, 12% tak menjawab.

Mayoritas publik setuju TNI diabdikan menjaga pertahanan dari ancaman dari luar negeri atau darurat keamanan nasional. Sebanyak 74% responden setuju dengan tugas itu, 16% tak sepakat, dan 10% tidak menjawab. (Pro/Medcom/P-5)