Headline
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Kumpulan Berita DPR RI
MANTAN Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Prof Jimly Asshiddiqie menilai banyak partai politik yang muncul pada perjalanan reformasi pada akhirnya justru terjebak pada oligarki dan politik dinasti.
"Ada problem internal di dalam partai-partai, partai yang lahir di era reformasi," kata Jimly, saat diskusi daring Bernegara Seri-1 (Refleksi dan Proyeksi 75 Tahun INDONESIA: Berpolitik, Bernegara, Berkonstitusi), Minggu (23/8).
Jimly menjelaskan reformasi itu merupakan upaya untuk membalikkan keadaan yang kecenderungannya negatif supaya kembali baik, seperti Orde Lama dikoreksi Orde Baru, kemudian Orde Baru dikoreksi oleh Reformasi setelah 32 berjalan. Memasuki perjalanan reformasi, kata dia, muncul partai-partai yang mengusung democracy of law tetapi dalam praktiknya justru berbeda.
Menurut dia, kebanyakan partai yang masih saja dipimpin oleh tokoh tokoh tua sehingga mengalami gerontokrasi. Dikhawatirkan, kata Jimly, kecenderungannya pergantian kepemimpinan di parpol akan semakin panjang.
Meski banyak tokoh muda yang sekarang ini ditunjuk menjadi menteri, kata dia, namun pada dasarnya parpol yang dipimpin golongan tua yang menentukan karena mereka adalah petugas partai.
"Sementara, partai mengalami gerontokrasi dan di dalam dirinya berubah menjadi dinasti-dinasti politik. Muncul keluarga-keluarga tertentu menjadi oligarki-oligarki politik yang berkolaborasi karena makin mahalnya demokrasi," jelasnya.
Karena itu, Jimly mengajak seluruh masyarakat untuk tidak berpikir pragmatis, tetapi berperan memajukan bangsa melalui berbagi ide dan impian untuk Indonesia yang lebih baik. "Kalau kita biarkan dengan sikap pragmatis, kita biarkan yang terjadi sekarang. Semua orang semangatnya hanya mengambil, rebutan jabatan mana yang bisa diambil, menjadi medioker, generasi pengambil, generasi peminta-minta, generasi penerima. Tidak menjadi pemberi dan penyumbang kemajuan peradaban bangsa," katanya. (Ant/R-1)
Direktur IPR, Iwan Setiawan, menyebutkan alokasi anggaran umum untuk Pilkada langsung tahun 2024 saja mencapai Rp38,2 triliun.
Kemendagri mendorong evaluasi rekrutmen politik dan sistem pilkada untuk menekan korupsi kepala daerah yang terus berulang meski pengawasan diperketat.
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Pilkada tak langsung bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
Menlu Sugiono bertemu Sekjen PBB António Guterres di New York, bahas Palestina, Board of Peace, dan partisipasi Presiden Prabowo Subianto.
POLITIK sering riuh oleh slogan, tapi sepi etika. Kita mudah terpukau oleh janji muluk, retorika yang memabukkan, dan klaim kemenangan seolah tanda kelayakan moral.
KPPOD menilai 25 tahun otonomi daerah menunjukkan kemajuan penurunan kemiskinan dan peningkatan IPM, namun tren resentralisasi dan ketergantungan fiskal ke pusat menguat.
Prabowo juga melantik Adies Kadir sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi (MK).
Mahfud mengatakan posisi Polri saat ini merupakan hasil reformasi 1998.
PKB menyebut arah kebijakan tersebut sebagai penerapan ekonomi konstitusi yang berpijak pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved