Headline
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Kumpulan Berita DPR RI
PASCAKEBAKARAN hebat pada Sabtu (22/8) malam, gedung utama Kejaksaan Agung (Kejagung) RI tidak bisa dipakai. Alhasil, untuk sementara waktu Jaksa Agung dan Wakil Jaksa Agung akan berkantor di Badan Diklat Kampus A, Ragunan.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Hari Setiyono, menjelaskan tidak hanya Jaksa Agung dan Wakil Jaksa Agung yang pindah kantor, namun juga Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan beserta staf.
Baca juga: Kejagung Klaim Sistem Deteksi Kebakaran Sesuai Standar
"Unsur pimpinan, Jaksa Agung, Wakil Jaksa Agung, Jaksa Agung Muda beserta staf, mulai besok berkantor di Badan Diklat Kampus A di Ragunan," ujar Hari di lingkungan Kejagung, Minggus (23/8).
Adapun Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) beserta staf akan berkantor di Badan Diklat Gedung B, Ceger. "Sementara Jamintel beserta staf berkantor di Badan Diklat Gedung B di Ceger," imbuh Hari.
Diketahui, kebakaran hebat menyebabkan gedung utama Kejagung rusak berat. Akan tetapi, Kejagung memastikan dokumen perkara dalam kondisi aman.
Baca juga: 15 Orang Diperiksa terkait Kebakaran Kejagung
Kebakaran yang menghanguskan Gedung Kejagung di Kebayoran Baru, Jakarta, terjadi pukul 19.10 WIB pada Sabtu (22/8) kemarin. Api diketahui berasal dari lantai 6 lalu menjalar ke lantai lain. Saat ini, polisi tengah menyelidiki penyebab kebakaran.
"Penyebab masih dalam proses penyelidikan polri. Kami mohon tidak membuat spekulasi atau asusmsi. Artinya, mari kita sabar menunggu hasil kepolisian," pungkasnya.(OL-11)
Pupuk bukan sekadar komoditas dagang, melainkan instrumen vital negara.
Menanggapi rencana pihak Nadiem yang ingin melaporkan saksi Jumeri ke polisi, Boyamin menilai hal tersebut sebagai strategi untuk memengaruhi saksi-saksi lainnya.
Total, sudah ada tiga Kajari dijemput untuk diperiksa Kejagung.
Jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Agung akan menghadirkan sejumlah tokoh sebagai saksi dalam sidang perkara dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang periode 2018-2023.
Fakta persidangan telah membuktikan nilai Rp 2,9 triliun bukanlah kerugian negara. Nilai itu adalah pembayaran Pertamina atas penyewaan tangki BBM milik PT OTM.
Kejaksaan Agung (Kejagung) membeberkan review singkat atas persidangan dugaan rasuah pada pengadaan sistem Chromebook di Kemendikbudristek.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved