Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
MENKO Polhukam, Mahfud MD, menegaskan pemerintah tetap melibatkan TNI dalam penanganan terorisme. Keterlibatan TNI dibutuhkan, meski masyarakat tidak setuju.
Adapun rancangan peraturan presiden tentang keterlibatan TNI dalam aksi terorisme sudah rampung. Mahfud menyebut pemerintah tinggal menunggu waktu untuk menyerahkan rancangan ke DPR RI.
"Karena itu perintah UU, TNI harus tetap dilibatkan dalam aksi terorisme, walaupun rakyat tidak setuju. Realitas sekarang, tidak bisa kalau TNI tidak dilibatkan," pungkas Mahfud dalam rilis survei SMRC secara daring, Minggu, (23/8).
Baca juga: Pelibatan TNI di Penanganan Terorisme bukan Operasi Militer
Dalam mengatasi aksi teror, lanjut dia, TNI merupakan bagian dari operasi militer selain perang. Itu tercantum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme..
"Jadi, TNI dilibatkan dalam penyelesaian aksi terorisme, bukan tindak pidana terorisme. Tentara hanya dibatasi pada aksi spesifik yang tidak bisa diselesaikan oleh polisi. Baik karena teritori maupun jenis kejahatannya," paparnya.
Peran TNI harus diatur dalam peraturan presiden. Misalnya, untuk menangani teror di kantor kedutaan besar, kapal dan ZEE. Mahfud berharap masyarakat dapat memahami alasan terbitnya peraturan presiden terkait pelibatan TNI dalam penanganan terorisme.(OL-11)
Jumlah pelanggaran prajurit TNI 2025 menurun hingga 40%. Namun, tantangan disiplin dan kejahatan siber masih jadi sorotan.
Pemerintah mengambil langkah konkret dengan memperkuat pengamanan bandara khususnya di wilayah di Papua menyusul insiden penembakan pesawat perintis di Papua Selatan.
Indonesia siapkan 8.000 personel TNI untuk bergabung dalam International Stabilization Force (ISF) di Gaza, tunjukkan komitmen misi perdamaian.
PEMERINTAH berencana mengirim 8.000 prajurit TNI ke Gaza, Palestina untuk bergabung dalam International Stabilization Force (ISF). Keputusan itu dinilai sarat risiko
Anggaran pertahanan APBN 2026 mencapai Rp337 triliun. Pengamat menilai belanja alutsista harus memperkuat industri pertahanan nasional, bukan sekadar impor senjata.
Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) menegaskan tidak ada prajuritnya yang terlibat dalam dugaan penganiayaan terhadap pengemudi ojek online di kawasan Kembangan, Jakarta Barat.
Budi Gunawan juga telah mendorong jajarannya untuk mengambil langkah-langkah segera dalam rangka evakuasi korban dan peningkatan pengamanan.
Menkopolhukam Budi Gunawan meminta masyarakat akan potensi cuaca ekstrem selama libur akhir tahun, dengan meningkatnya intensitas hujan di berbagai wilayah risiko banjor dan tanah longsor.
Menkopolhukam Budi Gunawan melakukan pengecekan pengamanan natal
Desk Koordinasi Pilkada Serentak Kemenkopolkam, memantau penyelenggaraan Pilkada di Sulawesi Tengah, sebagai wilayah masuk kategori rawan tinggi, Jumat (22/11).
RUU Perampasan Aset merupakan upaya untuk memperkuat langkah pemberantasan korupsi di Indonesia, yang diinisiasi oleh pemerintahan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo.
Masa kerja satgas akan berakhir pada 31 Desember 2024.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved