Headline
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Kumpulan Berita DPR RI
KEBAKARAN yang menghanguskan salah satu gedung terbesar Kejaksaan Agung (Kejagung) pada Sabtu (22/8) malam menyisakan kekhawatiran. Korps Adhyaksa harus membuktikan insiden ini tak menghambat penanganan sejumlah perkara khususnya yang berskaala besar.
"Saat terjadi kebakaran hebat ini tentu yang menjadi kekhawatiran publik adalah hilangnya berkas dan barang bukti tindak pidana terutama tindak pidana korupsi yang ada di Kejagung, apalagi ada dua perkara yang sedang jadi perhatian, kasus Joko Tjandra dan korupsi di Asuransi Jiwasraya," kata Peneliti dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Agil Oktaryal kepada Media Indonesia, Minggu (23/8).
Menurut dia, Jaksa Agung harus berani tampil meyakinkan publik bahwa segala dokumen itu aman, tidak hanya melalui konferensi pers. Ini harus ditunjukkan juga dengan cara melanjutkan pengusutan kasus-kasus itu dengan cepat.
"Termasuk mengusut kemungkinan jaksa lain yang terlibat dalam kasus Joko Tjandra, jangan berhenti di Jaksa Pinangki saja, karena saya yakin Pinangki tidak berjalan sendiri," paparnya.
Baca juga: Kapolres Jaksel Pastikan tak Ada Tahanan Kejagung yang Dititipkan
Presiden juga mesti perintahkan Kepolisian bergerak cepat, menyelidik apakah itu murni kebakaran atau sengaja dibakar.
"Selanjutnya, gedung penegak hukum lainnya seperti Mabes Polri dan KPK harus ditingkatkan penjagaannya karena bisa saja dua gedung ini menjadi sasaran selanjutnya," pungkasnya.(OL-5)
Pupuk bukan sekadar komoditas dagang, melainkan instrumen vital negara.
Menanggapi rencana pihak Nadiem yang ingin melaporkan saksi Jumeri ke polisi, Boyamin menilai hal tersebut sebagai strategi untuk memengaruhi saksi-saksi lainnya.
Total, sudah ada tiga Kajari dijemput untuk diperiksa Kejagung.
Jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Agung akan menghadirkan sejumlah tokoh sebagai saksi dalam sidang perkara dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang periode 2018-2023.
Fakta persidangan telah membuktikan nilai Rp 2,9 triliun bukanlah kerugian negara. Nilai itu adalah pembayaran Pertamina atas penyewaan tangki BBM milik PT OTM.
Kejaksaan Agung (Kejagung) membeberkan review singkat atas persidangan dugaan rasuah pada pengadaan sistem Chromebook di Kemendikbudristek.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved