Headline
Penyelenggara negara tak takut lagi penegakan hukum. Kisruh royalti dinilai benturkan penyanyi dan pencipta lagu yang sebenarnya saling membutuhkan.
Penyelenggara negara tak takut lagi penegakan hukum. Kisruh royalti dinilai benturkan penyanyi dan pencipta lagu yang sebenarnya saling membutuhkan.
PERINGATAN Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) tahun ini diwarnai suasana keprihatinan. Indonesia mendapatkan pukulan besar akibat wabah virus korona baru (covid-19).
Untuk bisa bangkit kembali, pemerintah memodifikasi strategi pembangunan dengan patokan protokol kesehatan anticovid-19. Berikut petikan wawancara Media Indonesia dengan Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Jumat (14/8), dalam rangkaian edisi peringatan HUT ke-75 RI yang membahas persoalan tersebut.
Dengan adanya pandemi yang menimpa di berbagai wilayah di dunia, bagaimana penilaian Wapres terhadap target pembangunan ke depan? Apakah masih sama atau terpaksa direvisi?
Kita mesti realistis. Pandemi covid-19 mengubah semuanya. Tentu saja target pemerintah pun dikoreksi. Sekadar contoh, dalam Undang-Undang No 20/2019 tentang APBN Tahun Anggaran 2020, pemerintah menganggarkan total pendapatan negara sebesar Rp2.233,2 triliun. Kemudian pada Juni lalu dikoreksi berdasarkan Perpres No 72/2020. Total pendapatan negara direvisi menjadi Rp1.699,9 triliun, turun sebesar 23,88%.
Mengapa pemerintah menurunkan target pendapatan negara? Karena prediksi perlambatan atau penurunan pertumbuhan ekonomi dan produk domestik bruto (PDB) dengan batas bawah -5,1% dan titik tengah -4,3%.
Jumlah penderita positif virus covid-19 di Indonesia belum juga turun, salah satunya akibat ketidakpatuhan protokol kesehatan. Bukan hanya masyarakat, melainkan juga pejabat. Apa pesan Wapres untuk mereka?
Saya sudah berkali-kali mengingatkan apa pun kebijakan yang diambil pemerintah untuk menekan penyebaran covid-19, tidak akan bermanfaat bila tidak ada kepatuhan. Kepatuhan tentu saja bukan hanya kepada masyarakat, melainkan juga pejabat dan tokoh masyarakat.
Masyarakat kita butuh contoh. Makanya, saya meminta tokoh masyarakat, pimpinan umat, juga pejabat menjadi contoh dan menjelaskan kepada masyarakat bahwa mematuhi protokol kesehatan tidak hanya memberi manfaat untuk dirinya sendiri, tapi juga ikut menjaga orang lain agar tidak tertular covid-19.
Apa saran Wapres untuk mengatasi persoalan dampak covid-19 di sisi kesehatan maupun ekonomi?
Kesehatan dan pemulihan ekonomi memang menjadi fokus penanganan pemerintah saat ini. Berbagai ikhtiar dilakukan.
Jika dilihat pada APBN, ada penurunan penerimaan negara hingga 23,88%, tapi di sektor belanja mengalami peningkatan sebesar 7,82%. Dalam UU No 20/2019 tentang APBN Tahun Anggaran 2020, pemerintah telah menganggarkan belanja negara sebesar Rp2.540,4 triliun. Namun, berdasarkan Perpres No 72/2020, belanja negara direvisi menjadi Rp2.739,2 triliun.
Belanja-belanja yang dianggap tidak urgen dihapus, relokasi belanja difokuskan ke kesehatan dan pemulihan ekonomi.
Anggaran penanganan covid-19 saja mencapai Rp695,2 triliun. Yang lainnya ialah berbagai kebijakan insentif pada dunia usaha agar ekonomi tetap bergerak dan bantuan sosial kepada pekerja yang terkena PHK, termasuk masyarakat kurang mampu.
Bagaimana dengan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM)?
Sekalipun ada UMKM yang survive, yaitu yang gesit, banting setir memproduksi APK (alat pelindung kesehatan), secara umum UMKM memang paling awal terdampak akibat pandemi ini. Dan itu menjadi perhatian pemerintah. Pemerintah telah menganggarkan dana sebesar Rp123,46 triliun untuk UMKM. Dana tersebut dianggarkan, antara lain untuk subsidi bunga dan penempatan dana untuk perbankan agar segera bisa merestrukturisasi utang, jaminan, persiapan modal kerja baru, PPH final untuk UMKM yang ditanggung pemerintah, dan pembiayaan untuk LPDB (Lembaga Pengelola Dana Bergulir).
Di sektor pendidikan, publik menyaksikan proses pembelajaran jarak jauh, terutama untuk sekolah dasar, berlangsung kurang efektif. Apa yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah ini?
Secara teknologi, Palapa Ring yang kita miliki sudah bisa menjangkau 93% populasi wilayah Indonesia. Namun, dalam praktiknya, infrastruktur langit itu belum terkoneksikan ke jaringan telekomunikasi bumi (last mile) sehingga belum bisa dimanfaatkan pengguna. Kenyataannya, menurut SUSENAS-BPS tahun 2018, ada sekitar 61% anak tidak memiliki akses internet dirumahnya.
Selain itu, tentu saja keterbatasan pembelajaran jarak jauh oleh pendidik. Itulah yang membuat PJJ kurang efektif. Pembelajaran tatap muka tetap yang terbaik. Namun, harus dibuat protokolnya sesuai standar kesehatan. Hanya sekolah di zona hijau yang boleh melakukan PJJ, misalnya, itu pun dengan pembatasan jumlah yang ketat, katakanlah hanya 30%. (P-2)
Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) menghadirkan gebrakan berbeda dalam Karnaval Kemerdekaan HUT ke-80 Republik Indonesia.
Dengan pembaruan pendidikan, tokoh terdidik seperti Soekarno dan Sutan Sjahrir lahir dan menjadi pelita bagi masyarakatnya.
Dengan mengangkat karya intelektual, dialog kebangsaan, serta semangat persatuan, acara ini diharapkan menjadi kontribusi nyata dalam membangun Indonesia.
Gebyar Kemerdekaan merupakan agenda tahunan Peradi Jakbar yang juga sebagai ajang silaturahim
Dalam pidatonya, Wakil Ketua Golkar DKI Ashraf Ali menegaskan bahwa perjuangan para pahlawan harus diteruskan dengan cara yang relevan di era modern ini.
Ini momentum refleksi sejauh mana kita menghargai jasa para pahlawan dan sekuat apa komitmen kita mengisi kemerdekaan dengan upaya nyata demi kemajuan daerah dan bangsa.
Boneka ini merupakan hasil kolaborasi tim Mattel di Indonesia dan El Segundo, California, dan dipamerkan untuk umum di Mal Kota Kasablanka hingga 24 Agustus 2025.
Dilengkapi layanan chat multibahasa, Sahabat-AI mampu memahami nuansa bahasa, merangkai kata, dan menghasilkan karya sastra dalam bahasa lokal.
Rangkaian kegiatan diawali dengan IWIP Fun Games 2025 pada 8–15 Agustus 2025, yang menghadirkan delapan kategori perlombaan.
Panitia menyelenggarakan lomba edukatif yang diikuti anak balita hingga pelajar SD.
PT GNI yang beroperasi di Morowali Utara ini menggelar upacara bendera dan beragam lomba kebersamaan yang diikuti oleh ratusan karyawan.
Menyambut Hari Kemerdekaan Indonesia, Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia, hari ini, 17 Agustus 2025.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved