Jumat 07 Agustus 2020, 15:00 WIB

Sanksi Pelanggar Protokol Kesehatan Harus Mendidik

mediaindonesia.com | Politik dan Hukum
Sanksi Pelanggar Protokol Kesehatan Harus Mendidik

DOK DPR RI
Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo.

 

Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo menilai, instruksi Presiden Joko Widodo agar kepala daerah menyiapkan sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan, merupakan langkah tepat dalam menyikapi masih tingginya penyebaran virus Corona (Covid-19) di Tanah Air.

“Soal sanksi, banyak cara yang bisa dilakukan, apakah sanksi administrasi atau denda dan sebagainya. Tapi sanksi harus bersifat mendidik, bukan represif. Kalau saya katakan, harus ada sanksi yang ‘setengah’ menimbulkan efek jera, seperti itu,” ungkapnya melalui rilis yang diterima Parlementaria, Kamis (6/8/2020).

Masih terkait soal sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan, politisi PDI-Perjuangan ini mengatakan, soal sanksi yang tepat itu nantinya sepenuhnya diatur oleh pemerintah daerah masing-masing, mengingat pemerintah daerahlah yang paling mengetahui suasana batin dan kekhasan daerah.

“Semua pihak semestinya mendukung instruksi Presiden ini. Karena dengan penerapan sanksi ini tujuannya menyelamatkan diri sendiri, menyelamatkan keluarganya, menyelamatkan lingkungannnya, dan lebih luas lagi menyelamatkan Bangsa Indonesia,” kata legislator asal Boyolali, Jawa Tengah ini.

Ia juga mengingatkan, sebelum vaksin ditemukan, satu satunya cara yang paling efektif mengendalikan virus Corona adalah dengan mengikuti protokol kesehatan. “Makanya TNI, Polri, Satpol PP juga dilibatkan. Intinya, bagaimana sanksi itu selain mendidik juga ditaati dengan memberikan efek jera,” katanya.  

Dikatakan Rahmad, perang melawan Covid-19 ini bukan main-main. Kalau, tidak displin mematuhi protokol kesehatan, efeknya akan semakin parah. Tak hanya dari sisi kesehatan juga sendi-sendi kehidupan masyarakat akan terdampak. “Kita harus bahu membahu, agar setiap individu maupun kelompok bisa displin mengikuti protokol kesehatan. Sekali lagi, displin yang diikuti sanksi yang mendidik, merupakan cara paling efektif melawan Covid-19,” pesan Rahmad.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo telah resmi menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19. Salah satu poinnya, meminta kepada kepala daerah untuk menyusun dan menetapkan aturan disertai sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan.

Melalui Inpres ini, Presiden menginstruksikan kepada kepala daerah, mulai dari bupati, wali kota, hingga gubernur untuk menyusun dan menetapkan peraturan gubernur/ bupati/ wali kota yang memuat ketentuan terkait kewajiban mematuhi protokol kesehatan bagi warga dan sanksi bagi yang melanggar. (RO/OL-10)

Baca Juga

MI/Susanto

Situs Badan Siber dan Sandi Negara Diretas, Diduga Aksi Balas Dendam

👤Hilda Julaika 🕔Senin 25 Oktober 2021, 20:11 WIB
Peretasan itu dilakukan untuk membalas pelaku yang diduga berasal dari Indonesia yang meretas website negara...
ANTARA FOTO/ Reno Esnir

Walikota Cimahi Mengaku Sering Diancam Penyidik KPK

👤Tri subarkah 🕔Senin 25 Oktober 2021, 19:08 WIB
Berdasarkan kesaksian Ajay, ia pertama kali mengenal Robin melalui pengusaha bernama...
ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan

NasDem: Menteri Nyapres Bakal Ganggu Kinerja Kabinet

👤Cahya Mulyana 🕔Senin 25 Oktober 2021, 18:50 WIB
Terganggunya kinerja kabinet karena menteri yang mencalonkan sebagai capres bakal menghabiskan waktunya untuk berkampanye dan...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Bongkar Transaksi Narkoba Rp120 Triliun

Para anggota sindikat narkoba juga kerap memanfaatkan warga yang polos untuk membantu transaksi dari dalam ke luar negeri dan sebaliknya.

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya