MA Tolak PK KPK atas Vonis Lepas Syafruddin Tumenggung

MAHKAMAH Agung menolak Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas vonis lepas mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Negara (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung. Permohonan PK ditolak lantaran tidak memenuhi syarat formil.

"Setelah diteliti oleh hakim penelaah dan berdasarkan memorandum Kasubdit perkara PK dan Grasi pidana khusus pada MA, ternyata permohonan PK tersebut tidak memenuhi persyaratan formil," kata Juru Bicara MA Andi Samsan Nganro saat dikonfirmasi, Senin (3/8).

Persyaratan formil tersebut yakni Pasal 263 ayat (1) KUHAP, putusan MK Nomor 33/PUU-XIV/2016 dan SEMA Nomor 04/2014. Dalam Pasal 263 ayat (1) KUHAP diatur hanya terpidana atau ahli waris yang bisa mengajukan PK.

Andi mengatakan berkas perkara permohonan PK tersebut sudah dikembalikan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 16 Juli 2020.

Sebelumnya, KPK mengajukan PK atas vonis lepas Arsyad Tumenggung. Dalam putusan kasasinya pada Juli 2019, MA memutuskan Syafruddin lepas dari tuntutan lantaran perbuatannya bukan sebagai pidana.

Putusan kasasi itu membatalkan vonis pengadilan sebelumnya. Di tingkat banding, Pengadilan Tinggi Jakarta memperberat vonis Syafruddin menjadi 15 tahun penjara. Adapun vonis pada Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan hukuman 13 tahun. (OL-7)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Ghani Nurcahyadi