Headline
Nyanyi Bareng Jakarta (NBJ) terinspirasi dari komunitas serupa di luar negeri yang mewadahi orang bernyanyi bersama tanpa saling kenal.
Nyanyi Bareng Jakarta (NBJ) terinspirasi dari komunitas serupa di luar negeri yang mewadahi orang bernyanyi bersama tanpa saling kenal.
PARTAI Persatuan Pembangunan (PPP) mengomentari langkah Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Din Syamsudin terkait pembentukan koalisi pengkritik kebijakan pemerintah. Koalisi itu disebut sebagai Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI).
Sekretaris Fraksi PPP DPR RI Achmad Baidowi mengingatkan agar koalisi yang dibentuk oleh Din Syamsudin tersebut tetap berada dalam koridor konstitusi yang sesuai dengan gerakan politik.
"Itu hak politik beliau sebagai tempat atau wadah menyampaikan aspirasi. Sebagai gerakan moral sah-sah saja dilakukan asalkan masih dalam koridor konstitusi," ungkap Awiek, sapaan Baidowi, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (3/8).
Menurut Awiek, koalisi yang dibentuk oleh Din Syamsudin tidak memiliki kekuatan politik. Jika ingin memiliki kekuatan politik, koalisi yang dimaksud harus mengikuti pemilu sebagai prodesur demokrasi yang telah diatur melalui konstitusi.
"Saat ini sudah ada DPR hasil Pemilu 2019 yang sah dan konstitusional dalam melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan, maupun menjadi gerakan politik untuk membuat keputusan," paparnya.
Baca juga :KAMI Klaim Ingin Selamatkan Indonesia
Sebelumnya, Dim Syamsudin menggelar petemuan dengan sejumlah tokoh yang mendeklarasikan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) pada Minggu (2/8).
Dalam forum tersebut hadir tokoh-tokoh yang berkecimpung di dunia politik seperti akademisi Rocky Gerung, M Said Didu, pakar hukum tata negara Refly Harun, Bachtiar Chamsyah, Abdullah Hehamahua dan belasan tokoh lainnya. (P-2)
Arwani menjelaskan hal tersebut layak dilakukan karena Surya Dharma Ali merupakan sosok berpengaruh yang sangat dihargai di kalangan internal PPP.
Sejumlah partai politik yang pernah mengganti logo ternyata tidak memberikan efek positif. Beberapa justru suaranya ambles.
Pernyataan Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi yang mengaku lebih memilih PSI ketimbang PPP dinilai merupakan sikap yang tidak konsisten.
Jokowi menilai PPP memiliki lebih banyak calon ketua umum menjelang Muktamar yang akan digelar pada September mendatang
Jokowi mengaku lebih memilih bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ketimbang Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Muktamar kali ini harus menjadi kesempatan emas bagi PPP untuk membesarkan partai dengan memilih sosok ketua umum yang tepat.
DPP Gemura menilai berbagai aspirasi yang disampaikan mahasiswa adalah bagian dari hak demokratis yang dijamin konstitusi.
Dugaan intimidasi terjadi usai tayangnya opini yang mengkritik pengangkatan jenderal TNI pada jabatan sipil, termasuk sebagai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
KRITIK sejatinya ialah katalisator positif dalam berjalannya proses demokrasi. Kritik menjadi pisau analisis dalam melakukan checks and balances bagi rezim yang memegang kekuasaa
Dalam pidatonya, Prabowo menegaskan bahwa demokrasi yang dianut oleh Indonesia memiliki karakteristik yang khas dan tidak harus mengikuti standar yang ada di negara lain.
SEKRETRIS Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto akhirnya buka suara seusai ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK
NasDem telah memberikan dukungan penuh kepada pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved