Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
PARTAI Persatuan Pembangunan (PPP) mengomentari langkah Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Din Syamsudin terkait pembentukan koalisi pengkritik kebijakan pemerintah. Koalisi itu disebut sebagai Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI).
Sekretaris Fraksi PPP DPR RI Achmad Baidowi mengingatkan agar koalisi yang dibentuk oleh Din Syamsudin tersebut tetap berada dalam koridor konstitusi yang sesuai dengan gerakan politik.
"Itu hak politik beliau sebagai tempat atau wadah menyampaikan aspirasi. Sebagai gerakan moral sah-sah saja dilakukan asalkan masih dalam koridor konstitusi," ungkap Awiek, sapaan Baidowi, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (3/8).
Menurut Awiek, koalisi yang dibentuk oleh Din Syamsudin tidak memiliki kekuatan politik. Jika ingin memiliki kekuatan politik, koalisi yang dimaksud harus mengikuti pemilu sebagai prodesur demokrasi yang telah diatur melalui konstitusi.
"Saat ini sudah ada DPR hasil Pemilu 2019 yang sah dan konstitusional dalam melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan, maupun menjadi gerakan politik untuk membuat keputusan," paparnya.
Baca juga :KAMI Klaim Ingin Selamatkan Indonesia
Sebelumnya, Dim Syamsudin menggelar petemuan dengan sejumlah tokoh yang mendeklarasikan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) pada Minggu (2/8).
Dalam forum tersebut hadir tokoh-tokoh yang berkecimpung di dunia politik seperti akademisi Rocky Gerung, M Said Didu, pakar hukum tata negara Refly Harun, Bachtiar Chamsyah, Abdullah Hehamahua dan belasan tokoh lainnya. (P-2)
DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Provinsi Riau menunjukkan soliditas organisasi dengan sukses menggelar Musyawarah Wilayah (Muswil) IX,
Ketua Umum PPP Mardiono melakukan silaturahmi ke kediaman Din Syamsuddin
Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono mengajak Persaudaraan Muslimin Indonesia (Parmusi) ikut mendukung kebijakan Presiden Prabowo Subianto dalam upaya memperkuat kemandirian ekonomi
Muhamad Mardiono mengatakan ada orang baik yang memfasilitasi rekonsiliasi PPP antara kubunya dengan kubu Agus Suparmanto.
Lebih lanjut Supratman menjelaskan bahwa Presiden Prabowo selalu mengatakan partai politik harus menyelesaikan masalahnya sendiri bila memiliki persoalan.
Supratman mengatakan, pemerintah menyerahkan PPP untuk mengurus organisasinya saat ini. Pemerintah menegaskan tidak mau ikut campur.
Persoalan ini dipandang sebagai momentum untuk mendewasakan diri dalam berbangsa.
Presiden Prabowo Subianto menyebut pihak nyinyir dibayar untuk menciptakan kegaduhan dan menegaskan swasembada pangan 2025 sebagai jawaban pemerintah.
Kritik pemerintah soal bencana Sumatra berujung teror. Konten kreator dan aktivis alami ancaman hingga doxing.
DPP Gemura menilai berbagai aspirasi yang disampaikan mahasiswa adalah bagian dari hak demokratis yang dijamin konstitusi.
Dugaan intimidasi terjadi usai tayangnya opini yang mengkritik pengangkatan jenderal TNI pada jabatan sipil, termasuk sebagai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
KRITIK sejatinya ialah katalisator positif dalam berjalannya proses demokrasi. Kritik menjadi pisau analisis dalam melakukan checks and balances bagi rezim yang memegang kekuasaa
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved