Headline
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo meminta agar digitalisasi berbagai sektor di Tanah Air dipercepat untuk mengefisienkan aktivitas masyarakat dan pelayanan publik. Presiden mengatakan kebutuhan akan transformasi digital amat terasa di masa pandemi covid-19 saat berbagai aktivitas banyak beralih menjadi daring.
Hal itu disampaikan Presiden Jokowi dalam rapat terbatas mengenai perencanaan transformasi digital di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (3/8).
"Kita tahu pandemi covid-19 ini harus bisa kita jadikan momentum untuk melakukan percepatan transformasi digital karena di masa pandemi maupun next pandemic mengubah secara struktural, cara kerja, cara beraktivitas, cara berkonsumsi, cara belajar, cara bertransaksi yang sebelumnya offline dengan kontak fisik menjadi lebih banyak ke online dan digital," ucap Presiden.
Presiden mengingatkan perubahan perlu segera diantisipasi, disiapkan, serta direncanakan secara matang. Pasalnya, Indonesia masih rendah dari segi daya saing digital. Menurut data World Digital Competitiveness pada 2019, Indonesia masih di peringkat 56 dari 63 negara.
"Memang kita di bawah sekali, lebih rendah dibandingkan dengan beberapa negara tetangga kita di ASEAN misalnya Thailand di posisi 40, Malaysia di posisi 26, Singapura di posisi 2. Oleh sebab itu perlu menjadi perhatian kita bersama yang pertama segera lakukan percepatan perluasan akses dan peningkatan infrastruktur digital," ungkapnya.
Jokowi menekankan perluasan akses internet dan infrastruktur digital penting untuk ditingkatkan khususnya di daerah-daerah. Presiden meminta agar dilakukan percepatan penyediaan layanan internet di 12.500 desa di Tanah Air.
Baca juga: Covid-19 Dorong Industri Rantai Pasok Terapkan Digitalisasi
Presiden juga meminta disiapkan peta jalan (roadmap) transformasi digital di sektor-sektor strategis baik di pemerintahan, pelayanan publik, bantuan sosial, sektor pendidikan, kesehatan, perdagangan, industri, dan penyiaran.
"Jangan sampai infrastruktur digital yang sudah kita bangun justru utilitasnya sangat rendah," tuturnya.
Selain itu, Presiden juga meminta percepatan integrasi pusat data nasional. Selanjutnya, perlu juga dipersiapkan kebutuhan sumber daya manusia (SDM) yakni talenta-talenta di bidang digital. Presiden menyebut kebutuhan talenta digital Tanah Air akan mencapai 9 juta orang untuk 15 tahun ke depan.
"Ini penting sekali untuk melakukan transformasi digital negara kita membutuhkan talenta digital sebanyak kurang lebih 9 juta orang untuk 15 tahun ke depan. Ini perlu betul-betul sebuah persiapan untuk kurang lebih 600 ribu per tahun sehingga kita bisa membangun sebuah ekosistem yang baik bagi tumbuhnya talenta-talenta digital kita," ujar Jokowi.
Tak lupa regulasi yang berkaitan dengan skema pendanaan dan pembiayaan transformasi digital juga diminta Presiden agar segera disiapkan secepatnya.(OL-5)
MICHAEL Sinaga, wartawan Sentana, membuka sejumlah kejanggalan yang ditemui di lapangan terkait persoalan ijazah Jokowi.
Terdapat kejanggalan dalam penelusuran arsip ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang tidak ditemukan di Universitas Gadjah Mada (UGM) maupun Komisi Pemilihan Umum (KPU) Solo.
PENGAMAT politik dari Citra Institute Efriza, menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta kritik sarat makna simbolik.
Pledoi Tom Lembong, tuntutan tujuh tahun penjara yang diajukan JPU merupakan kriminalisasi terhadap kebijakan publik.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved