Headline
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
PUTRA sulung Presiden Jokowi Gibran Rakabuming Raka menyesalkan tuduhan dinasti politik atas keinginannya maju di pemilihan walikota Surakarta. Dirinya mengaku tidak akan memaksa siapapun untuk memilihnya.
"Ini kan kontestasi, bukan penunjukkan. Kalau yang namanya dinasti politik, di mana dinasti politiknya. Makanya saya bingung kalau orang-orang bertanya seperti itu," tegasnya saat mengikuti dialog virtual yang digelar DPP PDIP, Jumat (24/7).
Menurut dia, proses penentuan hingga nantinya pengumuman pemenang pilwakot Surakarta merupakan sebuah kontestasi. Di dalamnya berlangsung asas demokrasi sehingga tidak ada jaminan dan paksaan terhadap siapapun untuk memilihnya.
Dengan begitu, kata dia, kemenangan dan kekalahan merupakan konsekwensi bagi semua kandidat termasuk dirinya. "Jadi, ya saya kan ikut kontestasi bisa menang bisa kalah. Tidak harus diwajibkan memilih saya, bisa dipilih bisa tidak. Ya saya kan ikut kontestasi, bisa memang bisa kalah, bisa dicoblos bisa tidak," ujarnya.
Baca juga: Pedagang Kecil Dapat Modal Kerja, Presiden: Tetap Bersyukur
Dirinya mengaku heran dengan isu ini, pasalnya warga Surakarta tidak pernah melontarkan pertanyaan atau pernyataan serupa. Terlebih kepemimpinan ayahnya di Surakarta dan dirinya sudah sangat lama sehingga dinasti politik tidak relevan.
Pihaknya tidak akan termakan isu seperti itu dan akan fokus menjalankan amanat partai. "Yang saya sentuh hanya karyawan saya saja. Tetapi kalau saya masuk ke politik, yang bisa saya sentuh kalau di Solo ya 500.000-an orang yang bisa saya sentuh melalui kebijakan-kebijakan saya," pungkasnya.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan generasi muda atau milenial perlu mendapatkan pemahaman yang utuh mengenai politik dan pembangunan demokrasi. Majunya Gibran di Pilkada Kota Surakarta dapat memantik ketertarikan generasi penerus bangsa untuk berkhidmat melalui jalur politik.
"Mas Gibran yang juga sempat mengejutkan banyak pihak karena memilih jalur politik dan kemudian juga masuk di Kota Solo," katanya.
Menurut dia, proses pencalonan Gibran jauh dari prasangka dinasti politik karena berjalan melalui proses rekrutmen. Selain Gibran juga terdapat kandidat yang juga berasal dari generasi muda seperti I Made Kembang Hartawan, dan Hanindhito Himawan Pramana.
Hasto mengatakan Kembang Hartawan adalah calon bupati Jembrana Bali, yang walau masih berusia muda, namun sudah berpengalaman di politik dengan pernah duduk di DPRD hingga menjadi wakil bupati. Kemudian Hanindhito sudah sejak kecil sudah bersinggungan dengan kegiatan sosial dan politik.
"Sosok seperti Gibran, Dhito, maupun Kembang, seharusnya menjadi inspirasi bagi kaum muda Indonesia agar berpolitik. Bahwa politik itu luas, tidak hanya politik kekuasaan. Tetapi juga politik ekonomi, politik dalam menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi menuju jalan berdikari," tutupnya. (OL-4)
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dijadwalkan memanggil dua menteri di era pemerintahan periode kedua Joko Widodo
Pemberian amnesti Hasto Kristiyanto dan abolisi Tom Lembong disebut membuat hubungan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi makin berjarak.
Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, memberikan apresiasi terhadap kemampuan diplomasi dan pendekatan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden AS Donald Trump.
'Lambang gajah gagah perkasa, simbol kuat penuh makna. PSI hadir membawa rasa, untuk rakyat ayo berjuang bersama.'
Presiden Prabowo yang tiba di kediaman Jokowi di Gang Kutai Utara No. 1, Kelurahan Sumber, Solo, Jawa Tengah, Minggu petang sekitar pukul 18.00 WIB.
Terpilihnya Kaesang dan keterlibatan penuh Jokowi menjadi sinyal bahwa wilayah Jawa Tengah akan dijadikan pondasi baru bagi PSI
Gaya berpikir Nietzsche setali dua uang dengan cara hidup dan pikir seorang IGK Manila.
Gunjingan banyak orang bahwa NasDem adalah partai pragmatis, lagi medioker, sebenarnya dilandasi dua alasan mendasar.
Babak baru dimulai pada 1 Agustus 2025, saat Presiden Prabowo Subianto memberikan amnesti kepada Ongen sebagai bagian dari perayaan HUT ke-80 Kemerdekaan RI.
MEDIA digital, terkhusus platform Twitter atau X, telah menjadi arena utama pertarungan wacana politik mengenai Papua dalam dua pemilu terakhir.
Tugas negara adalah menyelenggarakan kehidupan bersama yang berkeadilan dan menyejahterakan warganya.
Presiden Prabowo Subianto menyoroti maraknya perilaku masyarakat yang merasa paling tahu segalanya, terutama soal isu-isu politik dan pemerintahan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved