Headline
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Kumpulan Berita DPR RI
PUTRA sulung Presiden Jokowi Gibran Rakabuming Raka menyesalkan tuduhan dinasti politik atas keinginannya maju di pemilihan walikota Surakarta. Dirinya mengaku tidak akan memaksa siapapun untuk memilihnya.
"Ini kan kontestasi, bukan penunjukkan. Kalau yang namanya dinasti politik, di mana dinasti politiknya. Makanya saya bingung kalau orang-orang bertanya seperti itu," tegasnya saat mengikuti dialog virtual yang digelar DPP PDIP, Jumat (24/7).
Menurut dia, proses penentuan hingga nantinya pengumuman pemenang pilwakot Surakarta merupakan sebuah kontestasi. Di dalamnya berlangsung asas demokrasi sehingga tidak ada jaminan dan paksaan terhadap siapapun untuk memilihnya.
Dengan begitu, kata dia, kemenangan dan kekalahan merupakan konsekwensi bagi semua kandidat termasuk dirinya. "Jadi, ya saya kan ikut kontestasi bisa menang bisa kalah. Tidak harus diwajibkan memilih saya, bisa dipilih bisa tidak. Ya saya kan ikut kontestasi, bisa memang bisa kalah, bisa dicoblos bisa tidak," ujarnya.
Baca juga: Pedagang Kecil Dapat Modal Kerja, Presiden: Tetap Bersyukur
Dirinya mengaku heran dengan isu ini, pasalnya warga Surakarta tidak pernah melontarkan pertanyaan atau pernyataan serupa. Terlebih kepemimpinan ayahnya di Surakarta dan dirinya sudah sangat lama sehingga dinasti politik tidak relevan.
Pihaknya tidak akan termakan isu seperti itu dan akan fokus menjalankan amanat partai. "Yang saya sentuh hanya karyawan saya saja. Tetapi kalau saya masuk ke politik, yang bisa saya sentuh kalau di Solo ya 500.000-an orang yang bisa saya sentuh melalui kebijakan-kebijakan saya," pungkasnya.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan generasi muda atau milenial perlu mendapatkan pemahaman yang utuh mengenai politik dan pembangunan demokrasi. Majunya Gibran di Pilkada Kota Surakarta dapat memantik ketertarikan generasi penerus bangsa untuk berkhidmat melalui jalur politik.
"Mas Gibran yang juga sempat mengejutkan banyak pihak karena memilih jalur politik dan kemudian juga masuk di Kota Solo," katanya.
Menurut dia, proses pencalonan Gibran jauh dari prasangka dinasti politik karena berjalan melalui proses rekrutmen. Selain Gibran juga terdapat kandidat yang juga berasal dari generasi muda seperti I Made Kembang Hartawan, dan Hanindhito Himawan Pramana.
Hasto mengatakan Kembang Hartawan adalah calon bupati Jembrana Bali, yang walau masih berusia muda, namun sudah berpengalaman di politik dengan pernah duduk di DPRD hingga menjadi wakil bupati. Kemudian Hanindhito sudah sejak kecil sudah bersinggungan dengan kegiatan sosial dan politik.
"Sosok seperti Gibran, Dhito, maupun Kembang, seharusnya menjadi inspirasi bagi kaum muda Indonesia agar berpolitik. Bahwa politik itu luas, tidak hanya politik kekuasaan. Tetapi juga politik ekonomi, politik dalam menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi menuju jalan berdikari," tutupnya. (OL-4)
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
PENGAMAT komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, menilai peluang Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka untuk maju pada Pilpres 2029 sangat kecil.
Jokowi menegaskan komitmennya untuk aktif membesarkan PSI sebagai partai yang solid dan berjangkauan luas.
Presiden RI ke-7, Joko Widodo menegaskan dukungan dan harapan besarnya terhadap Partai Solidaritas Indonesia (PSI) usai memberikan motivasi langsung dalam Rakernas
Menlu Sugiono bertemu Sekjen PBB António Guterres di New York, bahas Palestina, Board of Peace, dan partisipasi Presiden Prabowo Subianto.
POLITIK sering riuh oleh slogan, tapi sepi etika. Kita mudah terpukau oleh janji muluk, retorika yang memabukkan, dan klaim kemenangan seolah tanda kelayakan moral.
KPPOD menilai 25 tahun otonomi daerah menunjukkan kemajuan penurunan kemiskinan dan peningkatan IPM, namun tren resentralisasi dan ketergantungan fiskal ke pusat menguat.
Prabowo juga melantik Adies Kadir sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi (MK).
Mahfud mengatakan posisi Polri saat ini merupakan hasil reformasi 1998.
PKB menyebut arah kebijakan tersebut sebagai penerapan ekonomi konstitusi yang berpijak pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved