Headline
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Kumpulan Berita DPR RI
PUTRA sulung Presiden Jokowi Gibran Rakabuming Raka menyesalkan tuduhan dinasti politik atas keinginannya maju di pemilihan walikota Surakarta. Dirinya mengaku tidak akan memaksa siapapun untuk memilihnya.
"Ini kan kontestasi, bukan penunjukkan. Kalau yang namanya dinasti politik, di mana dinasti politiknya. Makanya saya bingung kalau orang-orang bertanya seperti itu," tegasnya saat mengikuti dialog virtual yang digelar DPP PDIP, Jumat (24/7).
Menurut dia, proses penentuan hingga nantinya pengumuman pemenang pilwakot Surakarta merupakan sebuah kontestasi. Di dalamnya berlangsung asas demokrasi sehingga tidak ada jaminan dan paksaan terhadap siapapun untuk memilihnya.
Dengan begitu, kata dia, kemenangan dan kekalahan merupakan konsekwensi bagi semua kandidat termasuk dirinya. "Jadi, ya saya kan ikut kontestasi bisa menang bisa kalah. Tidak harus diwajibkan memilih saya, bisa dipilih bisa tidak. Ya saya kan ikut kontestasi, bisa memang bisa kalah, bisa dicoblos bisa tidak," ujarnya.
Baca juga: Pedagang Kecil Dapat Modal Kerja, Presiden: Tetap Bersyukur
Dirinya mengaku heran dengan isu ini, pasalnya warga Surakarta tidak pernah melontarkan pertanyaan atau pernyataan serupa. Terlebih kepemimpinan ayahnya di Surakarta dan dirinya sudah sangat lama sehingga dinasti politik tidak relevan.
Pihaknya tidak akan termakan isu seperti itu dan akan fokus menjalankan amanat partai. "Yang saya sentuh hanya karyawan saya saja. Tetapi kalau saya masuk ke politik, yang bisa saya sentuh kalau di Solo ya 500.000-an orang yang bisa saya sentuh melalui kebijakan-kebijakan saya," pungkasnya.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan generasi muda atau milenial perlu mendapatkan pemahaman yang utuh mengenai politik dan pembangunan demokrasi. Majunya Gibran di Pilkada Kota Surakarta dapat memantik ketertarikan generasi penerus bangsa untuk berkhidmat melalui jalur politik.
"Mas Gibran yang juga sempat mengejutkan banyak pihak karena memilih jalur politik dan kemudian juga masuk di Kota Solo," katanya.
Menurut dia, proses pencalonan Gibran jauh dari prasangka dinasti politik karena berjalan melalui proses rekrutmen. Selain Gibran juga terdapat kandidat yang juga berasal dari generasi muda seperti I Made Kembang Hartawan, dan Hanindhito Himawan Pramana.
Hasto mengatakan Kembang Hartawan adalah calon bupati Jembrana Bali, yang walau masih berusia muda, namun sudah berpengalaman di politik dengan pernah duduk di DPRD hingga menjadi wakil bupati. Kemudian Hanindhito sudah sejak kecil sudah bersinggungan dengan kegiatan sosial dan politik.
"Sosok seperti Gibran, Dhito, maupun Kembang, seharusnya menjadi inspirasi bagi kaum muda Indonesia agar berpolitik. Bahwa politik itu luas, tidak hanya politik kekuasaan. Tetapi juga politik ekonomi, politik dalam menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi menuju jalan berdikari," tutupnya. (OL-4)
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak segera memanggil Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) untuk diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi kuota haji 2023-2024.
KPU menegaskan akan menindaklanjuti putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan pembukaan dokumen ijazah jokowi dalam proses pencalonan Pemilu 2014 dan 2019.
POLEMIK ijazah Jokowi yang terus berlarut dinilai tidak lagi menyentuh kepentingan publik dan cenderung bergeser menjadi isu politik yang diproduksi berulang.
Lima menteri turut tergugat, yakni Menteri Kehutanan, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri ATR/BPN, Menteri ESDM, dan Menteri Investasi dan Hilirisasi.
Profil lengkap Jenderal Gatot Nurmantyo. Simak rekam jejak karier Panglima TNI ke-16, pemikiran Proxy War, hingga peran di gerakan KAMI.
Relawan Jokowi mengklaim Presiden Jokowi telah memaafkan Eggy Sudjana dan Damai Hari Lubis. Polisi diminta mempertimbangkan pencabutan status tersangka.
AWAL tahun 2026 menghadirkan sebuah kejutan penting bagi Indonesia.
Struktur insentif politik Indonesia yang masih tersentralisasi membuat kompetisi elit nasional tetap berlanjut di level daerah.
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
Dalam konfigurasi tersebut, Perludem menilai jika kepala daerah dipilih oleh DPRD, maka hasil Pilkada berpotensi terkunci sejak awal.
Yusril berpandangan pilkada tidak langsung melalui DPRD justru selaras dengan falsafah kedaulatan rakyat, sebagaimana dirumuskan dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved