Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
GARDA Pemuda NasDem (GP NasDem) merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-9 yang jatuh pada 14 Juli 2020 dengan mengadakan pemotongan tumpeng serentak nasional. Organisasi tersebut juga memberikan bantuan Pemuda Siaga Pandemi sebagai bentuk penyesuaian perayaan dengan kondisi pandemi yang saat ini sedang dihadapi masyarakat Indonesia.
Kesempatan itu juga digunakan untuk menyimak keberhasilan GP NasDem menyokong Partai NasDem dalam pertarungan politik yang lalu serta mempersiapkan kembali untuk menghadapi yang selanjutnya.
Ketua Umum GP NasDem Prananda Surya Paloh memaparkan dalam melewati dua kali pemilihan umum (pemilu), GP NasDem berperan besar membuat Partai NasDem berhasil meraih banyak suara rakyat. Sebanyak 8 kader aktif GP NasDem duduk di DPR RI, 19 orang di DPRD provinsi, dan 124 kader duduk di kursi DPRD kabupaten/kota.
“Ini prestasi membanggakan bagi kita semua, yang mungkin belum ada organisasi sayap partai politik lain yang mampu mencapai prestasi ini,” sebut pria yang juga anggota Komisi I DPR RI ini dalam keterangan resmi, kemarin.
Prananda mengatakan, pada pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 9 Desember 2020 yang akan datang, GP NasDem harus memanfaatkan momentum tersebut untuk menguatkan posisi sebagai organisasi partai politik Partai NasDem.
Ia pun meminta para kader GP NasDem ikut ambil bagian dan mengapitalisasi momentum pilkada, baik sebagai tim sukses maupun saksi pasangan calon yang diusung Partai NasDem.
“Sebagai Ketua Bappilu (Badan Pemenangan Pemilu) DPP Partai NasDem, saya pun diberi target oleh Ketua Umum Partai NasDem untuk memenangi paling kurang 100 kursi di DPR RI. Ini bukan pekerjaan mudah, melainkan saya yakin dan percaya, jika kader GPND solid dan punya dedikasi, militansi, dan progresif, target itu bukanlah mimpi belaka.”
Dalam kesempatan itu, DPP GP NasDem menginstruk- sikan DPW di 10 provinsi memberikan bantuan sosial kepada masyarakat lokal yang terdampak pandemi. “Momentum HUT ke-9 GP NasDem ini merupakan cambuk penyemangat bagi kami dan seluruh kader untuk terus berjuang memenangi pemilu,” tandas Ketua Panitia HUT ke-9 GP NasDem, Chepy Aprianto. (Cah/P-2)
Berdasarkan data komparatif internasional, sistem campuran justru berisiko menimbulkan ketimpangan antara perolehan suara dan kursi di parlemen.
WACANA penerapan sistem pemungutan suara elektronik atau e-voting dalam pemilu nasional dinilai tidak bisa dipandang sekadar sebagai persoalan teknologi.
Pemerintah tengah mengkaji penerapan elektronik voting atau e-voting dalam pemilu. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan penerapannya tidak bisa tergesa-gesa.
Secara konstitusional, baik pemilihan langsung maupun melalui DPRD sama-sama dikategorikan sebagai proses yang demokratis.
Kodifikasi ini bertujuan menyatukan beberapa undang-undang yang selama ini terpisah menjadi satu payung hukum yang utuh.
Mada menjelaskan, musyawarah/mufakat hanya bermakna demokratis apabila memenuhi syarat deliberasi, yakni adanya pertukaran gagasan secara setara dan terbuka.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved