Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
POLRI tengah memproses Brigjen Prasetijo Utomo (PU) terkait keterlibatan Perwira Tinggi (Pati) Polri mengenai fenomena masuknya Joko S Tjandra ke Indonesia.
Menanggapi hal itu, Komisi Kepolisian Nasional menduga terdapat tindak pidana suap terhadap Pati Polri itu.
Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Poengky Indarti mendesak Polri menelusuri rekam jejak Prasetijo Utomo.
Baca juga: Keberadaan Joko Tjandra belum Terdeteksi
Poengky menyarankan hal tersebut untuk mengetahui apakah ada iming-iming uang dari Joko Tjandra atau tidak.
“Semua harus diperiksa dalam kasus ini. Telusuri rekam jejaknya PU dan lainnya ada kaitan dengan Joko Tjandra dan kenal dengan pengacaranya atau tidak,” ucap Poengky, dalam diskusi, Minggu (19/7).
Poengky melihat dalam kasus Prasetijo terdapat unsur tindak pidana. Pasalnya, surat yang dikeluarkan mantan Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Karo Korwas PPNS) Bareskrim Polri itu palsu.
Maka, tidak menutup kemungkinan Prasetijo Utomo dijanjikan akan mendapatkan sejumlah uang dari Joko Tjandra.
“Ini penyuapan juga bisa. Makanya sanksi tegas harus diberikan,” papar Poengky.
Dugaan tersebut juga berkaitan dengan masuknya penyidik Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri sebagai salah satu tim untuk mengusut kasus.
Poengky berpandangan, pemeriksaan terhadap Prasetijo Utomo tidak hanya sampai pada pelanggaran etik dan disiplin, tetapi harus diproses hukum.
“Harus ditelusuri apakah ada unsur pidananya. Harus dilihat apakah ada tawaran dari Joko Tjandra kepada mereka dalam bentuk sejumlah uang. Kalau ada, harus diproses hukum,” ungkapnya.
Hal senada diucapkan Koordinator Masyarakat Indonesia Antikorupsi Boyamin Saiman.
Boyamin menduga ada unsur penyuapan dari proses surat-menyurat yang dikeluarkan Polri untuk Joko Tjandra.
“Saya berharap dugaan Kompolnas ada frase penyuapan menjadi kenyataan. Karena, Kompolnas punya akses untuk mengetahui proses pemeriksaan,” ujar Boyamin. (OL-1)
Ada banyak bukti penerapannya tarif Sudewo ini. Sebab, harga itu diumumkan langsung oleh para anak buah Sudewo.
Baru-baru ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap delapan orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan di Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah Jakarta Utara.
Tim penyidik lembaga antirasuah juga memanggil dua pejabat aktif dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi.
Pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD bukanlah solusi untuk menekan ongkos politik. Menurutnya, mekanisme tersebut justru berpotensi memperparah praktik suap.
Asep mengatakan, uang itu diterima Ade Kuswara sepanjang 2025. KPK menyebut dana itu diberikan sejumlah pihak yang belum bisa dirinci nama-namanya.
KPK membeberkan pola penyalahgunaan kedekatan keluarga dalam perkara dugaan suap ijon proyek di Kabupaten Bekasi.
Berdasarkan sidang KKEP, Irjen Napoleon Bonaparte dikenakan saksi administrasi berupa mutasi bersifat demoasi selama tiga tahun, empat bulan.
MA menolak kasasi yang diajukan mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri Irjen Napoleon Bonaparte.
Vonis kasasi itu diputuskan pada 3 November 2021 oleh majelis hakim Suhadi selaku ketua dengan hakim anggota Eddy Army dan Ansori.
Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memotong hukuman eks jaksa Pinangki Sirna Malasari dari 10 tahun menjadi 4 tahun penjara.
Saat menjabat sebagai Kadiv Hubinter Polri, Napoleon terbukti menerima suap sebesar US$370 ribu dan Sing$200 ribu atau sekitar Rp7,2 miliar dari Joko Tjandra
KOMISI Yudisial (KY) akan melakukan anotasi terhadap putusan majelis hakim tingkat banding yang memangkas hukuman Joko Soegiarto Tjandra.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved