Pilkada 2020 Jadi Role Model

PEMUNGUTAN suara pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak dipastikan akan berlangsung pada 9 Desember 2020. Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah kembali menggarap tahapan-tahapan yang sebelumnya terhenti karena pandemi covid-19. Salah satunya ialah tahapan pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih.

Ketua KPU Arief Budiman mengaku bukan hal mudah melaksanakan pilkada di tengah pandemi covid-19. Banyak hal baru yang harus dilakukan KPU untuk memastikan pelaksanaan pilkada serentak yang diikuti 270 daerah berlangsung aman sesuai dengan standar protokol kesehatan pencegahan penyebaran covid-19.

“Kita punya sejarah baru untuk pilkada serentak 2020. Bukan hal mudah melaksanakan pilkada di tengah pandemi covid-19. Banyak penyesuaian yang harus kita lakukan,” ujar Arief saat memberikan pengarahan Gerakan Coklit Serentak (GCS) kepada panitia pemilihan kecamatan (PPK), panitia pemungutan suara (PPS), dan petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) di Kabupaten Bandung dan juga disiarkan secara streaming, kemarin.

Keberhasilan pilkada serentak kali ini, imbuh Arief, akan menjadi acuan bagi Indonesia untuk melaksanakan kegiatan pemilu berikutnya. Karena itu, ia meminta kepada seluruh jajaran penyelenggara untuk betul-betul memperhatikan protokol keamanan dan kesehatan yang sudah diatur dalam peraturan KPU (PKPU).

“Suatu saat ada pemilu di tengah pandemi lagi, di tengah wabah lagi kita sudah siap. Kita sudah punya model yang baik untuk diimplementasikan di masa yang akan datang,” cetusnya.

Proses coklit di Kabupaten Bandung melibatkan 21.210 PPK, 140.241 PPS, serta 300.017 PPDP. Pelibatan petugas dalam jumlah besar itu disebabkan KPU menilai akurasi data pemilih merupakan hal yang sangat penting. Apalagi, pergeseran hari pemungutan suara dari September menjadi Desember berdampak pada sejumlah perubahan, seperti jumlah pemilih potensial yang akan terdaftar sebagai pemilih.

Menurun

Penyelenggaraan pilkada yang bersamaan dengan pandemi dikhawatirkan akan menurunkan partisipasi masyarakat. Yang disorot khususnya perempuan sebab hingga saat ini keterlibatan mereka dalam pemilu dan pilkada masih kerap terhambat.

Ketua Kalyanamitra, Listyowati, mengatakan di tengah situasi pandemi akses masyarakat terhadap berbagai hal menjadi sangat terbatas, khususnya yang berada di daerah terpencil. Saat pandemi peran perempuan dalam keluarga pun menjadi lebih besar dan rumit. “Misalnya, aktif mendampingi anak-anak yang sekolah di rumah,” ujarnya.

Listyo mengatakan kondisi itu berpotensi membuat akses informasi terkait dengan pilkada pada perempuan menjadi semakin terbatas. Akibatnya, amat mungkin mereka tidak berpartisipasi dalam pilkada.

Tidak hanya dalam hal memilih, partisipasi perempuan dalam pencalonan juga berpotensi menurun karena akses untuk menjadi kandidat belum sepenuhnya terbuka luas bagi perempuan. (Pro/P-3)