Headline
Istana minta Polri jaga situasi kondusif.
RANCANGAN Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) otomatis sudah tidak dapat terpakai lagi. Hal itu karena pemerintah telah memberikan surat perintah presiden (surpres) dan RUU Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).
Demikian dikemukakan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, di kompleks parlemen, Jakarta, Jumat (17/7).
"Kami kan minta sikap pemerintah terhadap RUU HIP sampai dengan akhir Masa sidang kami kan menunggu surpres dan DIM, tetapi kemudian pemerintah memberikan surpres dan rancangannya itu adalah rancangan undang-undang BPIP sehingga otomatis rancangan undang-undang HIP itu tidak bisa dipakai lagi. Nah sehingga nanti yang kemudian kita bahas adalah Rancangan Undang-Undang BPIP," papar Dasco.
Akan tetapi, karena saat ini sudah memasuki masa reses, mekanisme pergantian pembahasan belum bisa dilakukan. Kelanjutan prosesnya baru akan dilanjutkan pascamasa reses.
"Kami akan membahas pada masa sidang depan. Ada beberapa mekanisme yang harus dijalani sesuai tata tertib di DPR dan sesuai aturan perundang-undangan dalam membuat undang-undang untuk dilakukan dari HIP kemudian diganti menjadi BPIP," ujar Dasco.
Baca juga: Pemerintah Tunda Pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila
Setelah RUU HIP resmi diganti menjadi RUU BPIP, Dasco menekankan DPR tidak akan serta-merta melakukan pembahasan. Melainkan lebih dulu menjaring masukan dan aspirasi dari masyarakat.
"Setelah mekanisme itu sudah dilakukan dan sudah diganti kita tidak akan (langsung) membahas, kemudian kita akan minta pendapat masyarakat kita akan buka sekian belas pasal itu untuk kemudian silakan masyarakat memberikan masukan apalagi substansinya sudah berbeda dengan HIP," ujar Dasco.
Ia mengatakan sejauh ini belum ada tenggat untuk menjaring aspirasi masyarakat tersebut. DPR akan menampung semua masukan selama mungkin.
"Ya silakan aja kita sudah sepakat kemarin selama mungkin aja itu. Sambil kita membahas rancangan undang-undang lain yang sudah lebih dahulu masuk dalam antrean," ujar Dasco. (P-2)
Keempat, berupa rekomendasi untuk BPIP. Perlu penguatan literasi keagamaan lintas budaya untuk dijadikan agenda strategis nasional dengan BPIP sebagai leading sector.
Pentingnya membumikan Pancasila melalui Tridharma Perguruan Tinggi yakni pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, serta pengabdian kepada masyarakat.
KETUA Dewan Pengarah BPIP Megawati Soekarnoputri, menegaskan pentingnya membentuk generasi muda yang tangguh dan berjiwa nasionalis. Generasi muda harus siap berkorban untuk negara.
KETUA Dewan Pengarah BPIP Megawati Soekarnoputri menekankan pentingnya pemahaman sejarah dan refleksi perjuangan para pejuang bangsa Indonesia.
Ingin jadi anggota Paskibraka 2025? Simak syarat lengkap, tahapan seleksi, dan pelatihan intensif calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka yang bertugas di upacara HUT RI.
HUT ke-80 Republik Indonesia, ada fenomena pengibaran bendera bajak laut dari anime One Piece. BPIP mengajak generasi muda bijak dalam mengekspresikan kritik sosial
Tujuh fraksi telah menyatakan menolak RUU Haluan Ideologi Pancasila masuk Prolegnas Prioritas 2021.
Perlu langkah preventif sejak pra dan proses perumusan dan perancangan yang juga merupakan tugas BPIP.
Seruan ANAK NKRI itu bertajuk aksi 1310 tentang menolak UU Ciptaker dan RUU Haluan Ideologi Pancasila atau HIP.
Sebagai perawatan atas dasar negara, sudah semestinya penguatan Pancasila menjadi keprihatinan bersama seluruh elemen bangsa.
Bila hanya mengubah judul tetapi tidak mengubah arah dan jangkauan pengaturan, RUU tidak perlu melalui kesepakatan Prolegnas kembali.
Pasalnya, hal itu keluar dari konteks aksi yang menuntut penghentuan pembahasan RUU HIP.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved