Jumat 17 Juli 2020, 13:05 WIB

RUU Haluan Ideologi Pancasila Otomatis Batal

Putri Rosmalia Octaviyani | Politik dan Hukum
RUU Haluan Ideologi Pancasila Otomatis Batal

ANTARA/ARNAS PADDA
Sejumlah ormas berunjuk rasa menolah RUU Haluan Ideologi Pancasila, di Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu (5/7).

 

RANCANGAN Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) otomatis sudah tidak dapat terpakai lagi. Hal itu karena pemerintah telah memberikan surat perintah presiden (surpres) dan RUU Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

Demikian dikemukakan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, di kompleks parlemen, Jakarta, Jumat (17/7).

"Kami kan minta sikap pemerintah terhadap RUU HIP sampai dengan akhir Masa sidang kami kan menunggu surpres dan DIM, tetapi kemudian pemerintah memberikan surpres dan rancangannya itu adalah rancangan undang-undang BPIP sehingga otomatis rancangan undang-undang HIP itu tidak bisa dipakai lagi. Nah sehingga nanti yang kemudian kita bahas adalah Rancangan Undang-Undang BPIP," papar Dasco.

Akan tetapi, karena saat ini sudah memasuki masa reses, mekanisme pergantian pembahasan belum bisa dilakukan. Kelanjutan prosesnya baru akan dilanjutkan pascamasa reses.

"Kami akan membahas pada masa sidang depan. Ada beberapa mekanisme yang harus dijalani sesuai tata tertib di DPR dan sesuai aturan perundang-undangan dalam membuat undang-undang untuk dilakukan dari HIP kemudian diganti menjadi BPIP," ujar Dasco.

Baca juga: Pemerintah Tunda Pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila

Setelah RUU HIP resmi diganti menjadi RUU BPIP, Dasco menekankan DPR tidak akan serta-merta melakukan pembahasan. Melainkan lebih dulu menjaring masukan dan aspirasi dari masyarakat.

"Setelah mekanisme itu sudah dilakukan dan sudah diganti kita tidak akan (langsung) membahas, kemudian kita akan minta pendapat masyarakat kita akan buka sekian belas pasal itu untuk kemudian silakan masyarakat memberikan masukan apalagi substansinya sudah berbeda dengan HIP," ujar Dasco.

Ia mengatakan sejauh ini belum ada tenggat  untuk menjaring aspirasi masyarakat tersebut. DPR akan menampung semua masukan selama mungkin.

"Ya silakan aja kita sudah sepakat kemarin selama mungkin aja itu. Sambil kita membahas rancangan undang-undang lain yang sudah lebih dahulu masuk dalam antrean," ujar Dasco. (P-2)

Baca Juga

Dok Kemendagri

Kemendagri Susun Indeks Tata Kelola Pemerintahan Daerah

👤Mediaindonesia.com 🕔Rabu 08 Desember 2021, 22:12 WIB
Indeks tersebut akan digunakan untuk mengukur kinerja tata kelola pemerintah...
Antara

Komnas HAM: Proses Pembangunan Harus Menghormati HAM Warga

👤Emir Chairullah 🕔Rabu 08 Desember 2021, 21:51 WIB
Sebab jangan sampai proyek itu malah menjadikan warga negara itu jauh lebih...
MI/M.Irfan

Apresiasi RUU TPKS Dilanjutkan ke Sidang Paripurna, Perspektif Perlindungan Korban Perlu Ditekankan 

👤M. Iqbal Al Machmudi 🕔Rabu 08 Desember 2021, 21:16 WIB
"Saya melihat substansi pembahasan belum aman, karena belum semua fraksi menggunakan cara pandang korban dalam melihat fakta tentang...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya