Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Komite 1 Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Teras Narang berpendapat tim pemburu koruptor tidak perlu dihidupkan kembali.
“Saya berpendapat sebaiknya tidak usah dihidupkan kembali TPK tersebut,“ kata Teras, dalam keterangan pers, Kamis (16/7).
Teras mengatakan pemburuan koruptor yang melarikan diri atau buron cukup di bawah koordinasi Menko Polhukam.
Baca juga: Perjanjian Hukum dengan Swiss Ancam Ketenangan Koruptor
Ia mendorong agar peran dari instansi penegak hukum yang ada, seperti Komisi Pemberantas Korupsi (KPK), dimaksimalkan.
"Kejaksaan dan Kepolisian juga diminta melaksanakan tugas yang sama. Sedangkan Menkumham agar juga mampu bekerja sama dengan baik, khususnya dalam bidang Keimigrasian," ujar Teras.
Selain itu, pemerintah juga dapat mengerahkan intelijen. Upaya juga harus dilakukan dengan turut memaksimalkan fungsi Kedutaan Besar dan perwakilan RI lainnya di luar negeri. (OL-1)
Prabowo menyadari bahwa tindakan tegas dalam penegakan hukum seringkali menimbulkan ketidaksukaan dari pihak-pihak tertentu, terutama mereka yang terjerat kasus hukum.
Para pelaku korupsi tetap ingin memanfaatkan uangnya, tetapi pilihan mereka menjadi terbatas.
FILM Jembatan Shiratal Mustaqim produksi Dee Company yang akan tayang 9 Oktober 2025 menyoroti tentang hukuman bagi para pejabat korup di akhirat
KASUS perjalanan-penyelenggaraan haji 2023-2024 tentu saja menyentak kita semuanya.
Almas mengatakan Presiden Prabowo dalam berbagai pidato kenegaraannya kerap menggaungkan pemerintahan yang dipimpin akan sangat tegas memberantas korupsi.
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas pada April lalu yang mengatakan amnesti tidak akan diberlakukan bagi pelaku korupsi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved