Kamis 16 Juli 2020, 09:02 WIB

Perjanjian Hukum dengan Swiss Ancam Ketenangan Koruptor

Insi Nantika Jelita | Politik dan Hukum
Perjanjian Hukum dengan Swiss Ancam Ketenangan Koruptor

MI/MOHAMAD IRFAN
Menkumham Yasonna Laoly (tengah)

 

DPR telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Hukum Timbal Balik dalam Pidana antara Republik Indonesia dan Konfederasi Swiss.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengatakan disetujuinya RUU ini menjadi UU akan menjadi dasar hukum dalam meningkatkan efektifitas kerja sama pemberantasan tindak pidana yang bersifat transnasional meliputi tindak pidana korupsi, pencucian uang, tindak pidana fiskal. Ketenangan koruptor pun terancam kala 'terbiasa' menyimpan uang atau aset di Swiss.

“Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana transnasional memerlukan kerja sama bilateral dan multirateral. Khususnya di bidang penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, dan pelaksanaan putusan pengadilan," ungkap Yasonna dalam keterangan resmi, Rabu (15/7).

Baca juga: Bagaimana Seharusnya Prosedur Penerbitan Surat Jalan Polri?

Menyadari kenyataan tersebut, Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Konfederasi Swiss sepakat mengadakan kerja sama bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana yang telah ditandatangani pada 8 Februari 2019 di Bern, Swiss.

Pengesahan RUU tersebut bertujuan meningkatkan efektifitas kerja sama khususnya dalam pemberantasan tindak pidana fiskal.

“Namun, perjanjian bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana harus memperhatikan prinsip umum hukum internasional yang menitikberatkan pada asas penghormatan kedaulatan negara dan kedaulatan hukum,” kata Yasonna.

Setelah ditandatanganinya perjanjian antara Indonesia-Swiss tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana perlu dilakukan ratifikasi untuk pemberlakuan perjanjian tersebut bagi kedua belah pihak.

"Perjanjian ini penting, sesuai dengan trend keutuhan  penegakan hukum sehingga dapat diharapkan dapat menjawab tantangan dan permasalahan tindak pidana yang dihadapi oleh kedua negara," pungkas Yasonna. (OL-1)

Baca Juga

MI/Anggoro

Ada Potensi Maladministrasi Pengelolaan Barang Sitaan

👤Rifaldi Putra Irianto 🕔Kamis 06 Agustus 2020, 14:12 WIB
Banyak benda sitaan yang tidak bertuan mengakibatkan kondisi...
MI/SUSANTO

Penanganan Dugaan Pelanggaran Etik Firli tak Ganggu Kerja KPK

👤Cahya Mulyana 🕔Kamis 06 Agustus 2020, 14:05 WIB
Dewan Pengawas akan mulai menggelar sidang etik dalam  Agustus...
MI/Adam Dwi

3 PNS, 2 Swasta dan Pegawai BUMN Diperiksa untuk Nurhadi

👤Cahya Mulyana 🕔Kamis 06 Agustus 2020, 13:12 WIB
Keterangan keenam orang itu sangat dibutuhkan untuk penyempurnaan penyidikan kasus...

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya