Alih Status Pegawai KPK, Formasi Jabatan dan Besaran Gaji Disusun

PIMPINAN Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) menemui pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membahas mengenai peralihan status pegawai lembaga antirasuah menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). KPK kini mulai merumuskan kebutuhan formasi dan penggajian serta tunjangan lainnya.

"(Alih status pegawai) ada sedikit yang kita bahas dan intinya kami mendukung untuk membantu alih status," kata Ketua KASN Agus Pramusinto di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (15/7).

Alih status pegawai KPK menjadi ASN dimandatkan dalam Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 atau UU KPK revisi. Para pegawai KPK akan menjadi ASN dengan proses transisi paling lama dua tahun sejak beleid tersebut diundangkan Oktober tahun lalu.

Wakil Ketua KASN Tasdik Kinanto ASN di KPK nantinya terdiri dari dua status yakni Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai menjadi dua status, yakni PNS dan non-PNS yakni Pegawai Penerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Baca juga : Menpan RB : Pemerintah tidak Asal Bubarkan 18 Lembaga

Proses alih status akan di bawah koordinasi dan ditetapkan oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Saat ini, imbuh Tasdik, KPK mulai membuat usulan rumusan terkait sistem gaji, tunjangan, asuransi dan lainnya.

"Informasinya (dari KPK) sedang dirumuskan masalah gaj dan segala macamnya. Nanti ada yang statusnya PNS ada yang non-PNS," ucap Tasdik.

Ia menambahkan semua kebutuhan formasi nantinya akan diusulkan KPK ke Kemenpan-RB. Kementerian kemudian akan menetapkan berdasarkan usulan KPK. KASN pun berharap perumusan usulan bisa cepat tuntas sesuai tenggat dalam UU yakni dua tahun setelah UU berlaku.

"Kami berharap segera dibahas yang harus diperlukan untuk mendorong percepatan dalam proses alih status ini. Nanti Menpan-RB yang menetapkanya," tukas Tasdik. (OL-7)