Headline
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Kumpulan Berita DPR RI
TIM Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah Pendopo Walikota Banjar, Jawa Barat, Jumat (10/7). Penggeledahan di tempat Walikota Ade Uu Sukaesih itu terkait penyidikan kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemkot Banjar.
"Kami informasikan bahwa saat ini KPK sedang melakukan penyidikan terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait proyek pekerjaan infrastruktur pada Dinas PUPR Kota Banjar tahun 2012-2017," kata Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri, Jumat (10/7).
Ali Fikri mengatakan tim penyidik KPK saat ini sedang melakukan tahap pengumpulan alat bukti. Penyidik memeriksa saksi dan melakukan penggeledahan di beberapa tempat di Kota Banjar termasuk di Pendopo Walikota Banjar dan Dinas PUPR Kota Banjar.
Baca juga : KPK Sita Dokumen Di Lima Lokasi Di Kutai Timur
Namun, KPK enggan mengungkap detail kasus dan pihak-pihak yang diduga terlibat maupun ditersangkakan dalam penyidikan tersebut.Ali Fikri mengatakan pengumuman lengkap kasus akan disampaikan ketika dilakukan penahanan. Hal itu sesuai kebijakan pimpinan KPK saat ini yang baru akan mengumumkan tersangka pada proses penahanan.
"Kami saat ini belum dapat menyampaikan detail pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka karena sebagaimana telah kami sampaikan kebijakan pimpinan KPK terkait ini adalah pengumuman tersangka akan dilakukan saat penangkapan atau penahanan telah dilakukan. Perkembangan berikutnya nanti akan kami sampaikan," tukas Ali Fikri. (OL-7)
RIBUAN warga di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, terdampak bencana banjir. Sejumlah warga terpaksa harus mengungsi.
Operasi ini bertujuan untuk memitigasi risiko bencana hidrometeorologi, seperti banjir dan tanah longsor.
Dari kuota 29.372 calon jemaah haji, tercatat 29.613 jemaah telah menyelesaikan pelunasan Bipih hingga tahap ketiga yang berlangsung pada 20 hingga 23 Januari 2026.
SEPANJANG tahun 2025, Provinsi Jawa Barat (Jabar) menjadi provinsi tertinggi di Indonesia pada angka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan.
PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) membantah tidak memiliki dana untuk membayar gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu pada Januari 2026.
BMKG memprakirakan potensi curah hujan dengan intensitas sedang- sangat lebat yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang pada periode 23 - 29 Januari 2026 di Jawa Barat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved