Penerimaan CPNS Tahun ini Ditiadakan

MENTERI Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-Rebiro) Tjahjo Kumolo mengatakan tidak ada ujian penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2020.

Hal itu disebabkan saat ini masih ada proses penyelesaian penerimaan CPNS 2019 yang sempat tertunda karena covid-19 dan sebagian yang lulus ujian tersebut masih dalam proses pelantikan menjadi PNS.

“(Tahapan) ujian wawancara dan lain-lain ditunda karena covid-19,” kata Tjahjo melalui pesan singkat, kemarin.

Ketiadaan penerimaan CPNS 2020 itu juga berlaku untuk sekolah kedinasan, terkecuali sekolah khusus Badan Intelijen Negara (BIN).

Namun demikian, Tjahjo juga menyampaikan, saat ini belum ada keputusan pemerintah terkait penundaan ujian penerimaan CPNS 2020 ke 2021.

Melihat situasi saat ini, Tjahjo mengatakan ada kemungkinan pembukaan ujian penerimaan CPNS pada 2021 atau baru bisa terlaksana pada 2022. Hal itu menunggu kebutuhan dari kementerian/lembaga dan pemerintah daerah serta perhitungan ketersediaan anggaran.

Pemerintah saat ini pun tengah mengkaji wacana pembubaran beberapa lembaga negara. Pembubaran, menurut Tjahjo, direncanakan akan dilakukan pada lembaga yang tidak memiliki fungsi maksimal.

Dalam menanggapi rencana tersebut, anggota Komisi II DPR Yanuar Prihatin mengatakan Komisi II DPR memang sudah mulai melakukan kajian mengenai potensi penataan lembaga negara. *Namun, belum sampai pada kesimpulan atau keputusan akhir. “Komisi II sudah melakukan kajian itu, tapi memang kemarin terputus karena kita diuber dengan pilkada dengan sekarang (RUU) Pemilu,” ujar Yanuar, di kompleks parlemen, Jakarta, kemarin.

Yanuar mengatakan, dalam waktu dekat pembahasan itu akan kembali dilakukan. Pembahasan lebih ditekankan mengenai penataan, bukan sekadar pembubaran. Nantinya akan ditentukan lembaga mana yang akan bertahan, levelnya ditingkatkan, diturunkan, atau dibubarkan.

Anggota Komisi II DPR Guspardi Gaus mengatakan efisiensi melalui pembubaran lembaga negara memang dirasa perlu.

“Kalau lembaga-lembaga yang tidak produktif, banyak lembaga yang tidak efisien, kenapa tidak memang dilakukan merger, kedua dileburkan, yang ketiga kalau memang tidak ada apa-apa ya dihilangkan, tentu yang lebih tahu pemerintah,” tandas Guspardi. (Ant/Pro/P-2)