Headline
Kecelakaan berulang jadi refleksi tata kelola keselamatan pelayaran yang buruk.
Kecelakaan berulang jadi refleksi tata kelola keselamatan pelayaran yang buruk.
PARTAI Kebangkitan Bangsa (PKB) menegaskan tidak mengajukan nama calon menteri jika kabinet benar-benar akan dirombak Presiden.
Wakil Sekretaris Dewan Majelis Syuro Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Maman Imanulhaq mengaku, partainya cuma memberi masukan dari sisi program-program yang sudah berjalan dan langkah-langkah yang sebaiknya dilakukan demi percepatan penanganan covid-19.
"Reshuffle itu kan hak prerogatif presiden. Partai tentu melakukan komunikasi, tetapi itu untuk memberi masukan yang konstruktif tentang akar masalah. Kita lebih membahas program, bukan sosok," ujar Maman kepada mediaindonesia.com, Minggu (5/7).
Sejak awal, PKB selalu mendukung kebijakan-kebijakan yang dijalankan pemerintahan Jokowi.
Jika dirasa ada yang kurang tepat, partai pun tidak segan memberi kritik yang disertai ide-ide membangun.
"Sebagai partai koalisi pendukung Presiden Jokowi dari periode pertama, kita selalu memberi masukan konstruktif. Bagaimana pun, sinergi menjadi lebih penting. Kita harus bisa bekerja sama dengan semua elemen terutama di situasi seperti sekarang," tutur pria yang juga menjabat sebagai Anggota Komisi VIII DPR RI itu.
Baca juga : Publik Dukung Jokowi Rombak Kabinet
Sejauh ini, Maman menilai menteri-menteri di Kabinet Indonesia Maju sudah menjalankan tugas dengan cukup baik. Hanya saja, di tengah pandemi, mereka dipaksa bekerja lebih keras dan cerdas lagi.
Koordinasi, komunikasi dan reformasi birokrasi menjadi tiga poin penting yang harus bisa dilakukan dengan baik oleh pembantu presiden.
"Itu yang tidak kita lihat di Menteri Kesehatan (Triawan Agus Putranto) sekarang. Semestinya Menkes bisa merangkul seluruh pihak terkait seperti IDI, asosiasi rumah sakit. Kita butuh menteri yang punya leadership," jelas dia.
Maman pun menyoroti dua menteri yang berasal dari PKB yakni Menteri Sosial Ida Fauziah dan Menteri Perdagangan Agus Suparmanto.
Menurutnya, Ida telah menjalankan tugas dengan baik. Serapan anggaran di Kementerian Sosial pun sudah mencapi 63%.
"Begitu pun Menteri Perdagangan. Secara keseluruhan, saya melihat menteri-menteri sudah bekerja, hanya saja karena ada covid-19, semua kementerian harus punya teknis, sense of crisis. Kita juga harus melihat dari sisi menteri koordinatornya. Kita perbaiki koordinasi. Ini lebih kepada kritik secara keseluruhan," pungkas Maman. (OL-2)
PKB menyebut Mahkamah Konstitusi (MK) tidak menghitung banyaknya dampak atau implikasi terhadap pemerintahan dengan memutuskan pemilu nasional dan pemilu daerah dipisah.
Pemilu serentak yang selama ini dikenal sebagai 'pemilu lima kotak' tidak lagi berlaku.
Usulan ini akan disampaikan saat pembahasan revisi UU Pemilu setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pemisahan pemilu nasional dengan lokal.
PARTAI Kebangkitan Bangsa (PKB) menilai pemilu terpisah tidak berpengaruh terhadap sistem kepengurusan partai. Namun, justru berdampak pada pemilih yang lelah.
PKB mengusulkan kepala daerah dipilih oleh anggota DPRD. Usulan ini akan disampaikan saat pembahasan revisi UU Pemilu setelah MK putuskan soal pemisahan pemilu.
Cucun kilas balik saat Pansus Haji 2024. Selama perjalanan Pansus, Yaqut disebut kerap menolak hadir dalam pemeriksaaan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved