Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono menyebut, pengangkatan dan pergantian menteri merupakan hak prerogatif presiden.
Menurut dia, Presiden Jokowi mengetahui waktu yang tepat untuk mengganti atau mempertahankan para pembantunya.
"Beliau (presiden) punya parameter sendiri, kita serahkan ke beliau," terang Agung di Bantul, Sabtu (4/7).
Baca juga: Wakil Ketum Golkar Puji Kinerja Menko Airlangga Hartarto
Menurut dia, ucapan Presiden Jokowi yang mengancam reshuffle kabinet hendaknya menjadi pemicu para kabinet agar bekerja lebih optimal dan maksimal.
Agung menilai, langkah pemerintah sudah tepat dalam penanganan covid-19. Di satu sisi, pemerintah berusaha keras menghindarkan masyarakat dari virus korona. Di sisi lain, pemerintah berusaha keras membangkitkan perekonimian negara.
Baca juga: Ini Pidato Presiden Jokowi Memarahi Pejabat tidak Sense of Crisis
Dia pun meminta, menteri terkait maupun pemerintah daerah segera meluncurkan anggaran untuk membatu perekonomian agar kebijakan pemerintah bisa berjalan dengan baik.
Baca juga: Pengamat: Jokowi Marah Boleh, tapi Reshuffle Sekarang tak Ideal
Presiden Joko Widodo mengancam akan melakukan tindakan tegas kepada menteri-menteri yang dianggap tidak bekerja dan memimpin instansi dengan baik terutama dalam upaya membantu percepatan penanganan covid-19.
Ancaman tersebut dilontarkan dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta pada 18 Juni.
"Tindakan-tindakan yang extraordinary keras akan saya lakukan. Bisa saja membubarkan lembaga. Bisa saja reshuffle. Sudah kepikiran kemana-mana saya," tegas Jokowi. (X-15)
MENTERI Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan tidak ada reshuffle kabinet di istana, hari ini (28/1).
MENTERI Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan istana belum membahas soal adanya isu reshuffle kabinet. melainkan pelantikan dewan energi nasional
KEPALA Staf Kepresidenan Muhammad Qodari menuturkan apabila reshuffle kabinet Merah Putih merupakan hal wajar. Sebab, saat ini jabatan Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) kosong
SEKRETARIS Negara Prasetyo Hadi membantah adanya isu perombakan (reshuffle) kabinet. Menurutnya, makna reshuffle yang beredar luas di publik tidak benar.
Isu perombakan kabinet kembali menguat seiring santernya kabar nama Wakil Ketua Komisi I DPR RI dari Fraksi Gerindra, Budi Djiwandono, yang disebut-sebut berpeluang masuk ke jajaran eksekutif
Pemerintahan Prabowo-Gibran genap berusia satu tahun pada 20 Oktober 2025. Dari sektor ekonomi, beberapa capaian mendapat apresiasi. Namun sejumlah catatan juga dinilai masih berantakan.
Selain Tom Lembong, masih ada beberapa mantan menteri era Jokowi yang terjerat kasus korupsi. Berikut beberapa mantan menteri tersebut.
Seharusnya Prabowo berkaca pada kabinet pemerintahan Jokowi.
“Setahu saya ada. Kan Pak Prabowo sudah ngomong kalau nama-nama dari kabinet Pak Jokowi yang bagus-bagus akan juga dipakai untuk membantu beliau."
MENTERI Sosial Tri Rismaharini bungkam saat ditanya rencana mundur dari kabinet Presiden Jokowi. Ia hanya tersenyum dan melambaikan tangan ke awak media, Selasa (3/9).
PDIP berharap reshuffle kabinet di akhir masa jabatan ditujukan untuk meningkatkan kinerja. Pasalnya, persoalan perekonomian rakyat mendesak untuk diselesaikan.
Saat ditanya lebih lanjut soal Menteri ESDM Arifin Tasrif yang akan digantikan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Presiden enggan menjawab kabar tersebut.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved