Senin 29 Juni 2020, 19:02 WIB

Pandemi Jangan Turunkan Standar Pelayanan Publik

Emir Chairullah | Politik dan Hukum
Pandemi Jangan Turunkan Standar Pelayanan Publik

Antara
Ilustrasi pelayanan publik

 

WAKIL Presiden Ma’ruf Amin meminta aparat birokrasi tetap memberikan pelayanan publik secara optimal di tengah berbagai keterbatasan di masa pandemi Covid-19.

Aparat birokrasi juga diminta mewujudkan standarisasi pelayanan publik memasuki masa tatanan normal baru. “Pada masa pandemi ini, birokrasi dituntut untuk beradaptasi dan berinovasi agar tetap berkinerja optimal,” tegas Wapres saat membuka Rapat Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN) di Jakarta, Senin (29/6).

Wapres menyebutkan, selama masa pandemi, ASN sudah dituntut untuk menyesuaikan dan melakukan cara kerja baru dengan menerapkan work from home, dengan tetap bekerja dari rumah secara produktif.

Menurutnya, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi menjadi suatu andalan baru dalam praktik tata kelola pemerintahan. “Ini adalah hal baik yang harus terus dilanjutkan,” ujarnya.

 

Baca juga: Jokowi Soroti Pengambilan Paksa Jenazah Pasien Covid-19

 

Karena itu, tambah Wapres, percepatan penerapan birokrasi digital melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) harus terus ditingkatkan. “Birokrasi digital ini perlu didukung oleh kepemimpinan digital, SDM berwawasan digital, infrastuktur digital, serta aturan pendukungnya,” paparnya.

Menurutnya, Keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi tentunya harus didukung oleh profesionalisme aparatur yang diwujudkan melalui sistem manajemen ASN yang baik. Oleh karena itu, perlu dirumuskan bagaimana formulasi tata kelola ASN yang professional.

“Selain itu, perlu juga dibentuk ASN yang unggul dan paripurna, selain professional juga harus ditunjang dengan integritas yang tinggi, akuntabel, anti korupsi, dan sikap mental wawasan kebangsaan yang luas. Hal ini untuk memperkuat posisi ASN sebagai role model masyarakat, agen perubahan dan penjaga NKRI,” jelasnya.

Terkait dengan arahan Presien Joko Widodo mengenai penyederhanaan birokrasi melalui pemangkasan eselon III ke bawah, Wapres meminta hal tersebut harus segera direalisasi. “Karena itu, pperlu persepsi yang sama antara pimpinan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah terkait hal tersebut. Rapat KPRBN sebelumnya, disepakati bahwa prinsip pemangkasan eselon ini jangan sampai mengakibatkan pengurangan penghasilan, dan tetap menjamin kelangsungan karir ASN,” pungkasnya. (OL-8)

Baca Juga

ANTARA/Reno Esnir

KPK Soal Sidang Lili: Penegakan Etik Dewas Menguatkan Pemberantasan Korupsi

👤Candra Yuri Nuralam 🕔Minggu 03 Juli 2022, 08:45 WIB
Lili diduga mendapatkan akomodasi hotel hingga tiket MotoGP dari salah satu perusahaan badan usaha milik negara...
dok pribadi

PBNU Peringatkan Komentar Picisan dalam Kasus Mardani H Maming

👤Henri Siagian 🕔Sabtu 02 Juli 2022, 23:20 WIB
"Pengalihan izin usaha pertambangan (IUP) terjadi lebih dari 10 tahun lalu dan bahkan saat itu Ketum PBNU Gus Yahya belum mengenal...
Ist/BPN Provinsi Kaltim

Komitmen Kanwil BPN Provinsi Kaltim Dukung Pembangunan IKN Nusantara

👤mediaindonesia.com 🕔Sabtu 02 Juli 2022, 23:08 WIB
Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Timur memiliki peran penting dalam proses pembangunan IKN...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya