Alasan Istana Rilis Video Jokowi yang Ancam Reshuffle Menteri

ISTANA Kepresidenan angkat bicara mengenai alasan memublikasikan video Presiden Joko Widodo yang dengan nada tinggi memarahi para menteri dalam sidang kabinet paripurna pada 18 Juni lalu.

Sebelumnya, sidang kabinet tersebut bersifat tertutup. Namun belakangan, Sekretariat Presiden merilis video tersebut secara terbuka.

"Karena awalnya sidang kabinet paripurna tersebut bersifat internal. Namun setelah kami pelajari pernyataan Presiden, banyak hal yang baik dan bagus untuk diketahui publik sehingga kami meminta izin kepada Bapak Presiden untuk mempublikasikannya. Makanya baru dipublikasikan," kata Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Bey Machmudin kepada wartawan, Senin (29/6).

Menurut Bey, isi pidato pengantar Presiden Jokowi pada sidang kabinet tersebut penting untuk diketahui publik. Istana pun memelajarinya berkali-kali sebelum akhirnya memutuskan untuk merilis video tersebut. Video tersebut akhirnya dibuka untuk publik setelah 10 hari sidang kabinet tersebut berlalu.

"Kami pelajarinya agak lama juga, pelajari berulang-ulang," kata Bey.

Baca juga: Jokowi Ancam Reshuffle Menteri yang Tak Becus Urus Pandemi Korona

Presiden Jokowi dalam sidang kabinet paripurna tersebut nampak tidak puas dengan kinerja para menteri. Jokowi menilai para menteri masih bekerja seperti biasa di situasi pandemi iovid-19 ini.

Ia pun mengancam akan melakukan tindakan tegas kepada menteri-menteri yang dianggap tidak bekerja dan memimpin instansi dengan baik terutama dalam upaya membantu percepatan penanganan covid-19.

"Tindakan-tindakan yang extraordinary keras akan saya lakukan. Bisa saja membubarkan lembaga. Bisa saja reshuffle. Sudah kepikiran kemana-mana saya," tegas Jokowi.

Kemarahan presiden terhadap beberapa menterinya bukan tanpa alasan. Berdasarkan data yang telah dikumpulkan, ada program-program terkait covid-19 yang tidak terlaksana dengan baik, bahkan jalan di tempat.

Salah satu yang menjadi sorotan Jokowi adalah program penanganan di bidang kesehatan. Pemerintah, dalam tiga bulan terakhir, telah menyiapkan dana hingga Rp75 triliun untuk sektor tersebut.

Namun, sampai saat ini, dari total tersebut, yang tersalurkan baru 1,35%.

"Uang beredar di masyarakat berhenti ke situ semua. Segera itu dikeluarkan dengan penggunaan-penggunaan yang tepat sasaran. Sehingga memicu ekonomi. Pembayaran tunjangan untuk dokter, dokter spesialias, tenaga medis, segera keluarkan. Belanja-belanja untuk peralatan segera keluarkan. Ini sudah disediakan Rp75 triliun," jelas dia.

Begitu pula halnya dengan program di sektor ekonomi. Kepala negara melihat ada kementerian yang menghambat percepatan penanganan pandemi lantaran tidak menciptakan aturan-aturan yang bisa mempermudah.

"Hanya gara-gara urusan peraturan. Saya harus ngomong apa adanya. Tidak ada progres yang signifikan di sini. Tidak ada," ucap Jokowi dengan nada tinggi.(OL-5)