KPK Nilai Insentif Cukup Memadai

KETUA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menegaskan program kartu prakerja sangat baik dalam menanggulangi pemutusan hubungan kerja (PHK). Besaran insentif sudah cukup memenuhi kebutuhan korban PHK selama masa transisi hingga mendapatkan pekerjaan baru.

“Nilai insentif sudah cukup memadai karena insentif berlanjut untuk beberapa bulan. Jadi bukan hanya untuk biaya pelatihan, tetapi juga para peserta juga mendapatkan insentif,” paparnya ketika dihubungi kemarin.

Sebelumnya, Direktur Komunikasi Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja Panji Winanteya Ruky mengumumkan akan melakukan perbaikan sesuai masukan dari KPK dengan menambah insentif program kartu prakerja sebesar lima kali lipat. Tambahan insentif bagi peserta ini seiring pengurangan jumlah program serta pembatasan jumlah pelatihan.

Firli mengatakan karena nilai insentif dianggap telah memadai, KPK tidak merekomendasikan kenaikan insentif dari hasil kajian perbaikan pelaksanaan program kartu prakerja. Pihaknya fokus mengkaji terkait mekanisme pemilihan peserta pelatihan, pelaksanaan pelatihan, dan konten pelatihan.

“KPK juga merekomendasi perbaikan mekanisme penerimaan peserta pelatihan, materi pelatihan, sertifikasi pelaksana pelatihan dan pascapelatihan, kajian hukum atas pengadaan platform digital, serta beberapa regulasi. Kajian ini tidak menyentuh besaran insentif,” terangnya.

Sementara itu, ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira, mengatakan rencana pemerintah untuk menambah insentif program kartu prakerja merupakan langkah yang tepat.

Namun, di sisi lain, Bhima juga menyatakan ketidaksetujuannya perihal pelatihan online yang masih terus bergulir, meskipun memang
dibatasi.“Untuk korban PHK perlu ditambah insentifnya, tapi bukan dengan jalan mengikuti pelatihan online. Karena jeda antara penerima
insentif dan mengikuti pelatihan online akan memberatkan korban PHK,” katanya.(Cah/Wan/X-10)