Karhutla di Tengah Pandemi Lebih Berbahaya

DI tengah upaya memerangi covid-19, pemerintah diminta tetap memperhatikan dan mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Pasalnya, karhutla pada periode sekarang bisa membawa ancaman lebih berbahaya, terutama terhadap penderita covid-19.

Pendapat itu disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo saat rapat terbatas (ratas), di Istana Merdeka, Jakarta kemarin.

Presiden pun meminta seluruh kementerian dan lembaga terkait untuk berkonsolidasi dan berkoordinasi dengan baik. Semua pihak harus bisa mengenali betul daerah-daerah rawan hot spot karena pada Agustus sebagian besar zona di Indonesia sudah menghadapi kemarau.

“Kita punya persiapan pendek, satu bulan, untuk mengingatkan ini. Seingat saya, Januari atau Februari lalu, kita juga sudah membuat rapat besar di sini. Untuk itu, saya ingatkan kembali,” lanjut Jokowi saat memimpin ratas.

Menurutnya, pembaruan informasi di titik-titik rawan tersebut harus sering dilakukan. Ia juga minta agar manfaatkan tekonologi untuk meningkatkan pengawasan dengan sistem dashboard.

“Saya lihat di Polda Riau sangat bagus. Mereka memberikan sebuah contoh dan saya sudah melihatnya langsung dashboard itu bisa menggambarkan situasi di lapangan secara rinci dan detail. Saya kira, kalau seluruh wilayah yang rawan kebakaran ini bisa dibuat seperti itu, pengawasan akan lebih mudah,” tambah Presiden.

Selain penggunaan instrumen teknologi, lanjutnya, infrastruktur pengawasan secara konvensional juga tetap harus digalakkan. Babinsa, babinkantibmas, dan kepala desa harus selalu bersiaga.

Selain itu, Jokowi juga menekankan penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan harus dilakukan tanpa kompromi sebab 99% kebakaran hutan terjadi karena ulah manusia, baik disengaja maupun kelalaian. Ia juga meminta penataan ekosistem gambut dilakukan secara konsisten untuk mencegah kebakaran di lahan gambut.

Sementara itu, seusai ratas Doni Monardo mengatakan asap yang pekat menimbulkan ancaman kesehatan bagi masyarakat, terutama mereka yang miliki asma atau infeksi saluran pernapasan akut.

“Dampaknya akan lebih berbahaya lagi bagi mereka yang terpapar covid-19. Karena itu, seluruh daerah, terutama yang memiliki tingkat kerawanan tinggi, harus semaksimal mungkin mengantisipasi demi menghindari terjadinya karhutla,” tandasnya.

Sudah antisipasi

Di acara yang sama, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar mengungkapkan pemerintah sudah mengantisipasi bencana karhutla, yakni dengan memodifikasi cuaca untuk menciptakan hujan buatan.

“Program itu sudah dijalankan sejak Mei 2020 di beberapa titik di Sumatra yang rawan kebakaran. Sudah kita pelajari perilaku titik panas yang ada dan berhasil melalui fase krisis pertama,” tuturnya.

Beberapa daerah di Sumatra, seperti Riau, Sumatra Utara, dan Aceh, lanjut Siti, diidentifi kasi memiliki dua fase krisis. Pertama, jatuh pada periode Maret-Mei, kemudian fase kedua terjadi pada Juni-Juli hingga puncaknya di Agustus dan September. “Hal serupa juga akan diterapkan di Kalimantan yang akan memasuki fase panas pada Juli mendatang,” tambahnya.

Dalam rapat koodrinasi virtual beberapa waktu lalu, Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim (PPI) KLHK, Ruandha Agung Sugardiman, mengatakan pihaknya menginstruksikan Manggala Agni agar tetap waspada dan sigap memantau hotspot yang terdeteksi di wilayah kerja mereka dalam masa pandemi dengan senantiasa mematuhi protokol kesehatan covid-19

Hal senda juga disampaikan Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Basar Manullang. Ia meminta Manggala Agni tidak lengah untuk terus memantau hotspot dengan pengecekan ke lapangan dan melakukan update kondisi kebakaran yang terjadi. (Fer/X