Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyebut Presiden Joko Widodo akan kembali melakukan kunjungan ke daerah atau blusukan. Presiden Jokowi disebut sudah sangat ingin blusukan yang sudah lama tidak dilakukan sejak pandemi covid-19 mewabah di Tanah Air.
"Sebenarnya Presiden sudah enggak tahan untuk blusukan, karena Presiden adalah karakteristiknya seperti itu. Tetapi kalau blusukan menjadi perdebatan di luar publik," ungkap Pramono dalam webinar bertajuk Pandemi Covid-19 di Mata Aktivis Lintas Generasi, Sudut Pandang Kini dan Mendatang yang digelar Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (PGK), Selasa (16/6) malam.
Pramono mengatakan Jokowi akan kembali melakukan blusukan di daerah-daerah zona hijau yang relatif bebas dari virus covid-19. Meski terbatas di zona hijau, kunjungan Presiden nantinya tetap akan menerapkan protokol kesehatan secara ketat.
Baca juga: Polri: Tujuh Pemuda Asal Papua Murni Pelaku Kriminal
Seperti diketahui, Presiden menghentikan sementara agenda-agenda kunjungan ke daerah sejak pandemi covid-19 mewabah pada Maret lalu. Aktivitas sehari-hari Presiden praktis dilakukan hanya di Jakarta dan Bogor. Rapat-rapat kabinet juga digelar secara virtual tanpa tatap muka.
Presiden tercatat keluar daerah hanya pada saat pemakaman ibundanya yang wafat di Solo pada akhir Maret lalu. Beberapa kali, Presiden juga diketahui turut membagikan bantuan sosial secara langsung kepada masyarakat di Jakarta dan Bogor. (OL-14)
Pledoi Tom Lembong, tuntutan tujuh tahun penjara yang diajukan JPU merupakan kriminalisasi terhadap kebijakan publik.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
TIM Hukum DPP PDI Perjuangan (PDIP) menyatakan telah mendapat informasi bahwa Sekretaris Jenderal (Sekjen) Hasto Kristiyanto sudah ditarget agar masuk penjara
Hendri Satrio berpendapat, sudah saatnya semua misteri yang menyelimuti demokrasi bangsa ini dibuka agar tidak ada lagi penyanderaan dalam politik.
KETUA DPP PDIP Ronny Talapessy mengatakan penetapan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dalam kasus suap Harun Masiku kental muatan politis.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved