Jubir Presiden: Jokowi Selalu Ingatkan Bansos Agar Tepat Sasaran

PEMERINTAH menegaskan ketepatan bantuan sosial (bansos) yang digelontorkan pemerintah kepada warga miskin dan warga terdampak Covid-19 menjadi perhatian serius Presiden Joko Widodo. Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman menyampaikan Presiden Jokowi selalu mengingatkan kepada menteri terkait agar penyaluran bansos betul-betul tepat sasaran.

"Presiden juga memerintahkan Kementerian Sosial untuk menyisir warga miskin dan warga terdampak yang belum mendapatkan bansos. Karena skema bansos yang ditetapkan pemerintah pusat cukup banyak," kata Fadjroel melalui keterangannya di Jakarta, Selasa (9/6).

Baca juga: Pengunggah The Lippo Way Gugat Pasal Pemidanaan Penyebar Hoaks

Sebagian masyarakat menyoroti bansos dari pemerintah yang dinilai tidak tepat sasaran. Sorotan terhadap bansos itu muncul dalam survei lembaga Indikator Politik Indonesia, yang menyatakan sebanyak 60,3% responden menyebut bantuan dari pemerintah kurang tepat atau tidak tepat sasaran.

Fadjroel menjelaskan skema bansos yang ditetapkan pemerintah pusat cukup banyak mulai dari perluasan program keluarga harapan (PKH), paket sembako, bansos Tunai, BLT Desa, hingga penggratisan listrik bagi pelanggan 450 VA.

Selain bansos pemerintah pusat, bansos juga diberikan oleh pemerintah daerah. Berbagai persoalan di lapangan yang muncul terkait penyaluran bansos, imbuh Fadjroel, menjadi perhatian Presiden Jokowi.

"Berbagai persoalan di lapangan menjadi perhatian Bapak Presiden dan meminta Menko PMK Muhadjir Effendy dan Mensos Juliari Batubara turun ke lapangan untuk mengatasi masalah-masalah yang terjadi terutama terkait perbaikan data penerima manfaat," ucap Fadjroel.

Baca juga: Pengamat: Tanpa Korona, Elektabilitas Emil-Ganjar-Anies Tinggi

Dalam mengatasi ketidaksesuaian data, tambah Fadjroel, pemerintah pusat memberikan fleksibilitas kepada RT/RW, pemerintah desa, dan juga pemerintah daerah untuk menyelesaikan masalah di lapangan sehingga warga miskin dan warga yang terdampak Covid-19 mendapatkan bansos. Hal itu juga digunakan Kemensos sebagai momentum untuk melakukan perbaikan data DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial).

"Dengan skema bansos yang cukup banyak itu diharapkan tidak ada warga miskin dan warga terdampak yang tertinggal," ucapnya. (OL-6)