Senin 08 Juni 2020, 18:40 WIB

Mendagri Minta Pemda Segera Cairkan NPHD Pilkada sebelum 15 Juni

Indriyani Astuti | Politik dan Hukum
Mendagri Minta Pemda Segera Cairkan NPHD Pilkada sebelum 15 Juni

MI/MOHAMAD IRFAN
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian

 

MENTERI Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah segera mencairkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk Pilkada Serentak 9 Desember 2020.

Tujuannya agar penyelenggara pemilu dapat melaksanakan tahapannya pada 15 Juni 2020. Hal itu diisampaikannya dalam Rapat Koordinasi Khusus Tingkat Menteri melalui Video Conference yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) membahas Persiapan Pilkada Serentak Tanggal 9 Desember 2020, Senin (8/6).

“Kita harapakan agar sebelum tanggal 15, KPUD dan Bawaslu memiliki anggaran untuk melaksanakan tahapan lanjutan yang akan dimulai tanggal 15 Juni sambil untuk penambahan anggaran-anggaran yang lain dimintakan kepada APBD melalui addendum NPHD,” kata Mendagri.

Dalam kesempatan yang sama, Mendagri juga memaparkan realisasi anggaran masing-masing daerah yang menyelenggarakan Pilkada. Ia juga meminta pemerintah daerah untuk menggenjot realisasi tersebut lewat NPHD yang telah disepakati.

Ia mengatakan realisasi sudah sebanyak 57% kabupaten/kota sudah merealisasi. "Yang masih belum teralisasi direalisasikan, sambil duduk bersama dengan KPUD dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) daerah untuk menghitung penambahan sekaligus efisiensi mata program kerja anggran dari KPU dan Bawaslu,” paparnya.

Ia juga mengatakan, melalui Direktorat Jenderal Keuangan Daerah, pihaknya telah melakukan pengecekan, untuk memastikan setia daerah memiliki ruang fiskal yang cukup terkait penambahan anggaran untuk protokol kesehatan, di luar NPHD.

Disampaikannya, ada 129 daerah sudah melaporkan dan141 belum melaporkan. Dari 129 daerah yang sudah melaporkan masalah keuangannya, 57 daerah menyatakan bahwa mampu untuk membiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk biaya tambahan KPUD maupun Bawaslu Daerah masing-masing. Kemudian terdapat 72 yang ruang fiskalnya sulit dan meminta bantuan.

"Ini termasuk 141 daerah lain yang belum melaporkan,” jelasnya.

Tito mengatakan pihaknya ingin agar anggaran bagi penyelenggara Pemilu tidak ikut dipotong berkenaan dengan realisasi anggaran Kementerian/Lembaga karena adanya urgensi untuk kesuksesan Pilkada di tengah pendemi.

“Kami sudah sampaikan surat juga kepada Menkeu agar anggarannya tidak dipotong, berkaitan dengan kebijakan rasionalisasi K/L, demikian juga untuk Bawaslu, demikian juga untuk DKPP,” tutup Mendagri. (OL-4)

Baca Juga

.

Pejabat Gubernur dari TNI/Polri Hanya dalam Kondisi Darurat Militer

👤RO/Micom 🕔Jumat 27 Mei 2022, 11:51 WIB
Keterlibatan militer sebagai penguasa daerah dilakukan ketika suatu daerah menjadi Darurat Militer dan Darurat...
ANTARA/Dhemas Reviyanto

Demonstrasi UU P3 Salah Alamat

👤mediaindonesia.com 🕔Jumat 27 Mei 2022, 11:48 WIB
Jika sudah disahkan, lalu unjuk rasa, maka hal itu sudah melenceng dari asas proporsionalitas, karena DPR tidak bisa membatalkan UU yang...
Instagram @pbmathlaulanwar

Diundang Isi Tausiyah, Ketua MA Bantah Dukung Sandiaga Uno

👤mediaindonesia.com 🕔Jumat 27 Mei 2022, 11:42 WIB
Haji Embay mengaku terang-terangan telah meminta kepada yang mengundang dirinya agar tidak ada deklarasi dukungan kepada siapa pun...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya