Headline
Pemerintah tegaskan KPK pakai aturan sendiri.
KETUA Komisi I DPR Meutya Hafid menyayangkan munculnya kerusuhan dampak dari aksi protes massa di sejumlah kota di Amerika Serikat (AS) yang memprotes kematian warga kulit hitam George Floyd di tangan polisi yang menangkapnya di Minneapolis, AS.
Meutya Hafid menyebut, pemerintah AS perlu meredam gejolak chaos dengan memastikan perbedaan perlakukan tidak terjadi di AS.
Apalagi 'Negari Pam Sam' memiliki Declaration of Independence, sebagai bagian dari sejarah terbentuknya negara AS. Deklarasi kemerdekaan yang memuat poin-poin yang dijadikan dasar dari sebuah kekuatan bagi kebebasan umat manusia yaitu Hak Asasi Manusia (HAM).
"Ini penting karena unrest yang terjadi di AS tentu mendapat perhatian dunia, dan jika tidak ditangani secara cepat dan profesional melalui pendekatan-pendekatan persuasif, dikhawatirkan akan menjadi contoh kurang baik bagi negara lain," kata Meutya Hafid dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Minggu (31/5).
Pada kesempatan itu, Meutya Hafid juga meminta pemerintah dalam hal ini perwakilan RI di Amerika Serikat untuk memastikan keselamatan para WNI di sana.
"Pemerintah Indonesia melalui perwakilan Indonesia di AS harus memastikan dan mengikuti dari dekat perkembangan di AS menyusul aksi kerusuhan yang terjadi di sejumlah kota di AS. Apalagi ini punya potensi semakin meluas," ujarnya.
Politikus Partai Golkar itu juga meminta dalam upaya perlindungan WNI di AS, perwakilan pemerintah RI di AS untuk menghubungi WNI secara acak untuk memastikan kondisi keamanan mereka.
"Terus berikan informasi melalui website resmi maupun hotline atau aplikasi yang dimiliki Kemenlu RI untuk memberikan kondisi dan informasi secara update. Sekaligus juga memberikan imbauan agar WNI di sana, sebisa mungkin untuk tidak keluar rumah hingga situasi aman terkendali," katanya. (OL-09)
DPR dan pemerintah tidak menyerap aspirasi semua pihak dalam membahas RUU KUHAP.
KETUA Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan menyatakan, pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) kemungkinan lewat dari target selama tiga bulan.
Terungkap bahwa sindikat telah menjual sedikitnya 24 bayi, bahkan beberapa di antaranya sejak masih dalam kandungan, ke luar negeri dengan harga antara Rp11 juta-Rp16 Juta.
PRESIDEN RI Prabowo Subianto membuka kesempatan rumah sakit (RS) dan klinik asing untuk berinvestasi dan membuka cabang di dalam negeri. Anggota Komisi IX DPR RI agar tidak jadi bumerang
ANGGOTA DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Nasim Khan angkat suara terkait polemik pertunjukan sound horeg yang belakangan marak dipersoalkan masyarakat.
KETUA DPR Puan Maharani menegaskan bahwa pembahasan Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tak pernah ditutupi.
DUA pekerja bangunan yang tewas saat dilakukan pembongkaran gedung di Jepang barat daya teridentifikasi sebagai pekerja magang asal Indonesia berusia 23 tahun dan pria Jepang berusia 41 tahun.
Kebijakan visa cascade itu tak sekadar mempermudah kunjungan WNI ke Uni Eropa, tapi juga melancarkan upaya untuk berinvestasi, belajar, dan berjejaring.
KEMENTERIAN Luar Negeri Republik Indonesia (Kemenlu RI) menyatakan 12 warga negara Indonesia (WNI) yang dievakuasi dan satu pendamping dari Iran telah tiba di Tanah Air.
Kemenlu tengah menangani kasus hukum yang menimpa seorang Warga Negara Indonesia (WNI) berinisial AP, yang ditangkap oleh otoritas Myanmar pada 20 Desember 2024.
Abraham Sridjaja mendorong Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) untuk membebaskan selebgran asal Indonesia yang ditahan oleh pemerintah Myanmar.
Indonesia bisa melihat Filipina yang dinilai memiliki sistem tanggap darurat yang lebih cepat untuk melindungi para pekerja migrannya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved