JARINGAN Demokrasi dan Pemilu Berintegritas (Netgrit) menduga kebocoran data penduduk berasal dari pihak stakeholder. Hal ini disampaikan lantaran pihaknya tidak menemukan adanya kebocoran di sistem Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada daftar pemilih tetap (DPT). Kebocoran diduga berasal dari pihak stakeholder.
"Yang perlu diselidiki adalah pihak eksternal yang malah menyalahgunakan data itu bukan untuk kepentingan pemilu," ujar Direktur Netgrit Ferry Kurnia, Senin (25/5).
Ferry menambahkan, bedasarkan Pasal 38 ayat 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 terkait perubahan terbaru pemilihan gubernur, walikota, bupati, menyatakan KPU wajib memberikan salinan DPT kepada partai politik. Sehingga penting untuk menelusuri asal data DPT yang bocor di media sosial twitter.
"Bahwa KPU harus bersifat transparan dan wajib menyerahkan salinan DPT ke parpol," tuturnya.
Untuk itu, ia melihat pusat data milik KPU tidak bocor. Seharusnya melalui regulasi terkait penggunaan salinan DPT, cukup membuat stakeholder tidak menyalahgunakan data.
Baca juga: 2,3 Juta Data Penduduk Bocor, KPU: Itu Data Terbuka
Sebelumnya, sebuah akun Twitter spesialis pengawasan dan perlindungan data mengungkap data 2,3 juta penduduk Indonesia bocor di dunia maya. Akun @underthebreach mengungkap seseorang telah membagikan data mentah berisi nama, alamat, nomor induk kependudukan (NIK), dan nomor kartu keluarga (KK) di sebuah forum.
"Aktor membocorkan informasi 2,3 juta warga negara Indonesia," tulis akun @underthebreach Kamis, 21 Mei 2020.
Data tersebut dibagikan seseorang dari kelompok tertentu di sebuah forum. Data tersebut diduga milik KPU karena kop surat data bertuliskan daftar pemilih tetap untuk Pemilihan Umum 2014.(OL-5)
