KETUA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menyatakan bahwa semua informasi mengenai dugaan adanya tindak pidana korupsi dalam program kartu prakerja akan didalami.
"Terkait dengan kartu pra kerja, semua informasi kita terima dan informasi itu kami dalami, sekali lagi kami ingin katakan kita tidak ingin bekerja grasa grusu," ucap Firli dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi III DPR RI, Jakarta, Rabu, (29/4).
Dikatakanya, pihaknya akan bekerja dengan fakta dan bukti-bukti keterangan yang telah ditelaah dan dikaji dengan jelas.
"Seluruh informasi kami kumpulkan, kami telahah dan kami kaji. Apakah betul ada sesuatu peristiwa, kalau betul ada sesuatu peristiwa tentu kita akan lakukan telaah apakah peristiwa ini termasuk peristiwa pidana, kalau benar dapatkah ditemukan bukti permulaan cukup, kalau itu ada maka kita akan kejar untuk mencari bukti yang cukup," tuturnya.
Disebutnya dengan pengkajian informasi-informasi yang matang, sehingga KPK tidak hanya asal dalam melakukan proses hukum. karena polemik yang tengah ramai di publik
"Dengan semua proses tersebut, sehingga membuat terangnya suatu pidana dan kita temukan tersangkanya," tukasnya.
Sebelumnya, Anggota Komisi III DPR Fraksi PDIP, Arteria Dahlan, dalam rapat dengar pendapat dengan Ketua KPK, Firli Bahuri, Rabu, (29/4) meminta KPK untuk mendalami dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh staf khusus millenial presiden Jokowi. Dalam proyek kartu pra kerja.
"Penunjukan platform digital tanpa tender untuk proyek Kartu Prakerja senilai Rp5,6 triliun. Gagasan Pak Jokowi ini bagus, omnibus law semuanya bagus. Tapi diimplementasikannya dipangkas sama orang-orang yang tidak benar, implementasinya di penggal," ujar Arteria dalam rapat dengar pendapat, Rabu, (29/4).
Arteria mengatakan KPK harus mengusut dengan detail dugaan penyalahgunaan jabatan dan korupsi dalam proyek tersebut. Termasuk penunjukkan vendor tanpa terlebih dulu mengadakan tender terbuka. (OL-4)
