Headline
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Kumpulan Berita DPR RI
POLRI memperpanjang masa tugas Satuan Petugas (Satgas) Tinombela selama enam bulan ke depan demi memberantas anggota kelompok teroris Mujahidin Indonesia Timur (MIT) Pimpinan Ali Kalora yang belum tertangkap di Poso Sulawesi Tengah.
Hal tersebut diungkapkan Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen Pol Raden Prabowo Argo Yuwono, pada Selasa (21/4). Namun, Argo tidak menjelaskan lebih lanjut soal perpanjangan masa tugas Satgas Tinombala hingga kapan. Ia hanya menegaskan bahwa Satgas Tinombala masih berisikan anggota Polri yang dibantu oleh TNI.
"Memang benar, Satgas Tinombala diperpanjang selama enam bulan ke depan," ujar Argo.
Sementara itu, Kepala Bidang Humas Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah AKBP Didik Supranoto mengatakan Satgas Tinombala masih memburu sisa anggota teroris MIT Pimpinan Ali Kalora yang tersisa.
“Hingga saat ini total masih ada sekitar 15 orang kelompok teroris MIT Pimpinan Ali Kalora yang tersisa,” ungkapnya.
Maka, Satgas Tinombala masih terus memburu ke-15 anggota kelompok teroris MIT yang masih buron.
Sebelumnya, dya anggota MIT melakukan penyerangan terhadap satu anggota polisi yang hendak berjaga di Bank Mandiri, Poso, Sulawesi Tengah. Dua orang tersebut atas nama Ali alias Darwin Gobel dan Muis Fahroni alias Abdullah.
Dua anggota Ali Kalora itu sempat melarikan diri usai menembak anggota polisi. Namun, keduanya ditembak mati saat melawan dalam penangkapan. (OL-2)
Frenchie Mae Cumpio divonis bersalah mendanai terorisme di Filipina. Kelompok pers menyebut kasus ini rekayasa untuk membungkam jurnalisme komunitas.
Mandat tersebut juga ditegaskan kembali dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang TNI.
Al Araf menilai draft Peraturan Presiden tentang Tugas TNI dalam Mengatasi Terorisme yang saat ini beredar mengandung persoalan inkonstitusional
Dengan posisi yang masih berupa draf, pembahasan mendalam belum dapat dilakukan, apalagi untuk menentukan sikap politik lembaga legislatif.
Aturan tersebut wajib memiliki batasan yang jelas agar tidak mencederai hak asasi manusia (HAM).
Ancaman terorisme saat ini semakin kompleks, terutama dengan adanya situasi ketidakpastian global yang rentan menjadi lahan subur ideologi kekerasan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved