Headline
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH menggelontorkan dana sebesar Rp40,4 triliun untuk keperluan bantuan sosial bagi masyarakat golongan bawah selama masa pandemi covid-19.
Anggaran sebesar itu dibagi untuk empat kelompok penerima.
Kelompok pertama adalah masyarakat di DKI Jakarta dengan total 2,6 juta jiwa atau 1,2 juta kepala keluarga.
"Mereka akan mendapatkan bantuan berupa sembako senilai Rp600 ribu per bulan yang akan diberikan selama tiga bulan. Total anggaran untuk kelompok ini sebesar Rp2,2 triliun," ujar Presiden Joko Widodo dalam konferensi pers, Kamis (9/4).
Kelompok kedua adalah warga yang tinggal di sekitar ibu kota yakni Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi.
Di kelompok tersebut, pemerintah mencatat terdapat 1,6 juta jiwa atau 576 ribu kepala keluarga yang akan memperoleh bantuan sembako senilai Rp600 ribu per bulan selama tiga bulan. Total anggaran untuk wilayah ini sebesar Rp1 triliun.
Kelompok penerima bantuan selanjutnya adalah masyarakat golongan bawah di luar Jabodetabek yang selama ini tidak mendapat bantuan sosial berupa Program Keluarga Harapan dan Kartu Sembako.
Pemerintah mencatat ada sekitar 9 juta kepala keluarga yang masuk ke kelompok tersebut.
"Sekali lagi, kepada 9 juta kepala keluarga ini akan mendapat bantuan sebesar Rp600 ribu per bulan selama tiga bulan. Total anggaran yang dsisiapkan adalah Rp16,2 triliun," tutur presiden.
Yang terakhir adalah kelompok dana desa.
Sebagian anggaran dana desa yakni Rp21 triliun akan diberikan kepada masyarakat desa dalam bentuk bantuan sosial.
"Ini diberikan kepada kurang lebih 10 juta keluarga penerima dengan besaran Rp600 ribu per bulan selama tiga bulan," tandasnya. (OL-2)
Masalah tawuran tidak cukup diselesaikan hanya dengan imbauan moral atau nasihat.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengevaluasi bahkan, jika diperlukan, mencabut bantuan sosial (bansos) bagi keluarga yang anggotanya terlibat dalam aksi tawuran.
Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta mengusulkan evaluasi hingga pencabutan bansos bagi keluarga pelaku tawuran sebagai langkah tegas menekan aksi kekerasan di Jakarta.
Pemerintah mengimbau masyarakat untuk proaktif mengecek status kepesertaan melalui kanal resmi guna menghindari informasi palsu.
Gaji guru PPPK Paruh Waktu di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, tercatat hanya Rp300 ribu per bulan, menjadikannya salah satu isu yang paling disorot publik.
Transaksi judi online bagi 12.402 KPM bansos dengan kondisi tersebut sangat memprihatinkan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved