Jumat 03 April 2020, 12:27 WIB

PSI Tolak Rencana Pembebasan Koruptor

Putra Ananda | Politik dan Hukum
PSI Tolak Rencana Pembebasan Koruptor

DOK MI/Rommy Pujianto
Sejumlah aktivis Indonesia Corruption Watch melakukan aksi parodi di depan Gedung KPK.

 

PARTAI Solidaritas Indonesia (PSI) meminta Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) tidak memprioritaskan pembebasan napi koruptor terkait revisi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Juru bicara PSI bidang hukum Rian Ernest mengatakan kejahatan korupsi berbeda dengan tindakan kriminal lain. Korupsi merupakan tindakan extraordonry crime.

Baca juga: Tolak Pembahasan RUU Cipta Kerja, Puluhan Ribu Buruh Siap Beraksi

"Kita semua sadar bahwa korupsi adalah extraordinary crime, tindakan yang luar biasa zalim terhadap rakyat. Kejahatan korupsi tidak sama dengan maling ayam atau pengguna narkoba. Jadi harus beda juga penindakannya bahkan pemenjaraannya. Konsep korupsi sebagai extraordinary crime ini bahkan tertuang dalam bagian pertimbangan dari PP 2012 yang ingin direvisi oleh Pak Menkumham", ujar Rian, Jumat (3/4).

PSI menyoroti alasan keluarnya PP yang menurut Menkum HAM karena kondisi penjara sudah penuh, dan rentan terjangkit Covid-19. Dengan alasan kemanusiaan, Menkumham ingin terpidana korupsi dan narkoba lebih cepat dibebaskan.

PSI menyadari bahwa memang kondisi penjara sangat memprihatinkan. Dari kajian yang dibuat oleh Institute for Criminal Justice Reform pada 2018, penyebab tertinggi kematian napi dan tahanan di penjara adalah karena sakit TBC dan pernapasan sehingga persoalan Covid-19 memang sangat relevan bagi narapidana yang ada di dalam penjara.

"Yang perlu diperhatikan, narapidana mana yang sesak di dalam penjara? Apakah kasus narkoba yang masih bisa direhab atau kasus korupsi? Yang ruangannya saking sesaknya sampai harus tidur bergiliran bahkan sampai membuat tempat tidur gantung darurat ke jeruji jendela penjara? Inilah aspek kemanusiaan yang memang jadi perhatian kita," tuturnya.

Pihaknya mengusulkan kepada Pak Menhkumham agar pengelola LP menyiapkan tenaga medis untuk melakukan pemeriksaan rutin kepada tahanan dan narapidana, terutama yang berusia lanjut agar bisa lebih cepat mendeteksi suspect Covid-19. (OL-6)

Baca Juga

Ilustrasi

Jokowi Instruksikan Kapolri Usut Tuntas Teror di Sigi

👤Dhika Kusuma Winata 🕔Senin 30 November 2020, 18:36 WIB
Presiden menyebut tindakan teror hingga menewaskan empat warga itu di luar batas kemanusiaan dan ditujukan untuk merusak kerukunan...
Ilustrasi

Pejabat KKP Masuk Bursa Pengganti Edhy Prabowo

👤Cahya Mulyana 🕔Senin 30 November 2020, 18:12 WIB
Sebagai orang yang berpengalaman di bidang kelautan dan perikanan, pria kelahiran Makassar, Sulawesi Selatan 1961 itu patut dipertimbangkan...
MI/Ramdani

Sampaikan Duka, Jokowi Akan Beri Santunan korban Teror di Sigi

👤Dhika Kusuma Winata 🕔Senin 30 November 2020, 17:51 WIB
Presiden menyebut aksi pembunuhan dan pembakaran itu sebagai teror yang ditujukan untuk merusak kerukunan...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya