Rabu 01 April 2020, 23:33 WIB

Pemerintah Harus Tetapkan Kriteria Terkait Revisi PP Hak Narapida

Emir Chairullah | Politik dan Hukum
Pemerintah Harus Tetapkan Kriteria Terkait Revisi PP Hak Narapida

Antara
Lapas Cipinang

 

PAKAR hukum tata negara dari Universitas Gajah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar meminta pemerintah mengeluarkan parameter yang jelas terkait rencana revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99/2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Pemasyarakatan. Pemerintah diminta tidak menyelipkan agenda terselubung dalam proses asimilasi narapidana akibat pandemi covid-19.

“Harus ada kriteria yang jelas agar narapidana itu bisa dibebaskan negara,” katanya ketika dihubungi, Rabu.

Uceng, panggilan akrab Zainal, berharap pemerintah tidak memukul rata para narapidana yang diberikan asimilasi. Walaupun pemerintah sudah mengindikasikan bakal memberikan asimilasi kepada napi korupsi berusia di atas 60 tahun dan telah menjalani 2/3 masa pidana, hal tersebut bukan berarti mereka bebas begitu saja. “Sebaiknya ada mekanisme lapor bagi napi-napi ini, termasuk juga napi yang melakukan kejahatan berat lainnya,” ujarnya.

Namun demikian, Uceng sepakat apabila napi yang diberikan asimilasi merupakan napi yang sebentar lagi berakhir masa pidananya. Apalagi kapasitas lembaga pemasyarakatan di Indonesia sudah dalam tahap mengkhawatirkan di tengah pandemi covid-19. “Namun yang masa hukumannya masih lama dan melakukan kejahatan berat sepertinya tidak perlu mendapatkan asimilasi dalam kaitannya dengan wabah covid-19 ini,” pungkasnya.

Sebagaimana diketahui, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020 dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-19.PK/01.04.04 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 untuk membebaskan 30.000 napi dewasa dan anak. Namun, napi khusus kasus korupsi dan narkotika tidak bisa karena terganjal PP 99/2012. Karena itu Yasonna ingin PP tersebut direvisi. (OL-8)

Baca Juga

Ilustrasi

Pejabat KKP Masuk Bursa Pengganti Edhy Prabowo

👤Cahya Mulyana 🕔Senin 30 November 2020, 18:12 WIB
Sebagai orang yang berpengalaman di bidang kelautan dan perikanan, pria kelahiran Makassar, Sulawesi Selatan 1961 itu patut dipertimbangkan...
MI/Ramdani

Sampaikan Duka, Jokowi Akan Beri Santunan korban Teror di Sigi

👤Dhika Kusuma Winata 🕔Senin 30 November 2020, 17:51 WIB
Presiden menyebut aksi pembunuhan dan pembakaran itu sebagai teror yang ditujukan untuk merusak kerukunan...
Ilustrasi

Pemilih yang Langgar Prokes Dilarang Masuk TPS Pilkada

👤Emir Chairullah 🕔Senin 30 November 2020, 17:45 WIB
Bawaslu bakal melarang calon pemilih yang melanggar protokol kesehatan untuk masuk ke lokasi tempat pemungutan suara (TPS) saat hari...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya