Selasa 24 Maret 2020, 12:45 WIB

Tolak Rapid Test, PAN: Tenaga Medis yang Utama Didahulukan

Faustinus Nua | Politik dan Hukum
Tolak Rapid Test, PAN: Tenaga Medis yang Utama Didahulukan

ANTARA
Suasana Rapat Paripurna DPR RI.

 

ANGGOTA DPR RI Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Zainuddin Maliki mengatakan bahwa pihaknya menolak untuk melakukan rapid test. Pasalnya, rapid test harusnya diutamakan bagi masyarakat yang terpapar virus korona atau Covid-19, khususnya tenaga medis yang lebih membutuhkan.

"Saya agak terkejut mendengar usulan itu. Tiba-tiba kok malah anggota DPR dan keluarganya yang diutamakan. Padahal, jelas kasat mata, banyak tenaga medis dan masyarakat yang terpapar. Mereka lah yang lebih penting untuk didahulukan," ujarnya, Selasa (24/3).

Baca juga: Jokowi Minta Pemda Cermat Buat Kebijakan, Jangan Asal Lockdown

Menurutnya, di tengah situasi seperti ini, semua pihak harus cerdas dan arif dalam dalam menetapkan skala prioritas penanganan virus korona. Apalagi saat ini, kinerja baik DPR dan pemerintah sedang mendapat sorotan dari masyarakat terkait kebijakan penanganam virus korona.

"Lebih baik jika DPR fokus mencari jalan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan kompleks penanganan virus korona ini," kata Zainuddin.

Anggota Komisi X itu menjelaskan bahwa hal tersebut diusulkan kesekjenan DPR. Sehingga, tidak heran banyak anggota DPR pun yang menolak kebijakan tersebut.

"Kalau mau mengadakan test, silakan laksanakan secara sendiri-sendiri. Itu adalah hak. Tidak ada yang bisa melarang. Tetapi kalau dilaksanakan kolektif itu tidak baik. DPR dinilai hanya mau menyelamatkan diri sendiri dan keluarganya," imbuhnya.

Agar isu rapid test bagi anggota DPR dan keluarganya tidak berlarut-larut, dia meminta pimpinan DPR berkordinasi dengan kesekjenan untuk membatalkan kegiatan tersebut.

"Meskipun belakangan disebut bahwa anggarannya adalah hasil sumbangan pimpinan dan anggota, namun tetap saja masyarakat merasa ada kejanggalan. Kalaupun ada sumbangan, lebih bagus jika disumbangkan kepada masyarakat yang lebih membutuhkan," pungkas Zainuddin. (OL-6)

Baca Juga

dok.ist

Hakim Anggota Pengadilan Pajak Kasus SBS Dinilai Tak Profesional

👤Muhamad Fauzi 🕔Selasa 30 November 2021, 11:17 WIB
KETUA Pengadilan Pajak diminta mengganti hakim dalam kasus pajak PT SBS agar penanganan kasus pajak tersebut berjalan sesuai kaidah hukum...
Ist/DPR

BURT DPR Kritisi Aturan Wajib Rapid Test Antigen bagi Pendatang di Bandara Sam Ratulangi

👤mediaindonesia.com 🕔Selasa 30 November 2021, 09:41 WIB
  Wakil Ketua BURT Evita Nursanty mengungkapkan kebijakan daerah tersebut menimbulkan pertanyaan dari sebagian besar masyarakat...
Ist/DPR

Puan: Potensi Kekuatan Non-Blok Bisa Wujudkan Kemerdekaan Palestina

👤mediaindonesia.com 🕔Selasa 30 November 2021, 09:25 WIB
Dalam Forum Inter Parliamentary Union (IPU) General Assembly ke-143 di Madrid, Spanyol, Puan menyatakan komitmennya...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya