ANGGOTA DPR RI Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Zainuddin Maliki mengatakan bahwa pihaknya menolak untuk melakukan rapid test. Pasalnya, rapid test harusnya diutamakan bagi masyarakat yang terpapar virus korona atau Covid-19, khususnya tenaga medis yang lebih membutuhkan.
"Saya agak terkejut mendengar usulan itu. Tiba-tiba kok malah anggota DPR dan keluarganya yang diutamakan. Padahal, jelas kasat mata, banyak tenaga medis dan masyarakat yang terpapar. Mereka lah yang lebih penting untuk didahulukan," ujarnya, Selasa (24/3).
Baca juga: Jokowi Minta Pemda Cermat Buat Kebijakan, Jangan Asal Lockdown
Menurutnya, di tengah situasi seperti ini, semua pihak harus cerdas dan arif dalam dalam menetapkan skala prioritas penanganan virus korona. Apalagi saat ini, kinerja baik DPR dan pemerintah sedang mendapat sorotan dari masyarakat terkait kebijakan penanganam virus korona.
"Lebih baik jika DPR fokus mencari jalan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan kompleks penanganan virus korona ini," kata Zainuddin.
Anggota Komisi X itu menjelaskan bahwa hal tersebut diusulkan kesekjenan DPR. Sehingga, tidak heran banyak anggota DPR pun yang menolak kebijakan tersebut.
"Kalau mau mengadakan test, silakan laksanakan secara sendiri-sendiri. Itu adalah hak. Tidak ada yang bisa melarang. Tetapi kalau dilaksanakan kolektif itu tidak baik. DPR dinilai hanya mau menyelamatkan diri sendiri dan keluarganya," imbuhnya.
Agar isu rapid test bagi anggota DPR dan keluarganya tidak berlarut-larut, dia meminta pimpinan DPR berkordinasi dengan kesekjenan untuk membatalkan kegiatan tersebut.
"Meskipun belakangan disebut bahwa anggarannya adalah hasil sumbangan pimpinan dan anggota, namun tetap saja masyarakat merasa ada kejanggalan. Kalaupun ada sumbangan, lebih bagus jika disumbangkan kepada masyarakat yang lebih membutuhkan," pungkas Zainuddin. (OL-6)
