Selasa 24 Maret 2020, 11:43 WIB

Jokowi Minta Pemda Cermat Buat Kebijakan, Jangan Asal Lockdown

Andhika Prasetyo | Politik dan Hukum
Jokowi Minta Pemda Cermat Buat Kebijakan, Jangan Asal Lockdown

MI/RAMDANI
Presiden Joko Widodo saat diwawancarai Media Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (24/5/2019).

 

PRESIDEN Joko Widodo meminta pemerintah daerah menghitung secara cermat setiap dampak yang mungkin timbul dari kebijakan-kebijakan yang diambil dalam upaya penanganan bencana penyakit Covid-19.Tidak hanya dari sisi kesehatan dan keselamatan, tetapi juga sisi sosial ekonomi yang akan mengikuti.

Jika pemerintah daerah membuat regulasi, semisal meliburkan sekolah, menutup kantor dan tempat-tempat perekonomian lain seperti pasar, menurutnya harus ada kajian mendalam tentang hal tersebut. Pasalnya, langkah tersebut pasti akan memengaruhi hajat hidup masyarakat luas. Akan ada banyak orang yang tidak bekerja. Tukang ojek, pengayuh becak, pedagang asongan, sopir angkot, mereka adalah pihak-pihak yang akan terkena imbas dan mengalami kesulitan.

Baca juga: Tolak Terapkan Lockdown, Ini Alasan Jokowi

"Jadi jangan hanya tutup-tutup saja. Kebijakan yang dibuat harus dibarengi jaring pengaman sosial," ujar Jokowi saat memimpin rapat terbatas melalui video conference, Selasa (24/3).

Oleh sebab itu, ia kembali menegaskan kepada seluruh kepala daerah untuk merealokasi APBD, memangkas semua belanja dan kegiatan yang tidak berfaedah untuk saat ini seperti rapat dan perjalanan dinas.

"Arahkan anggaran untuk bantuan sosial, program padat karya tunai guna mempertahakan daya beli masyarakat. Hal-hal seperti itu harus diperbanyak tapi tetap dengan menjaga protokoler kesehatan ketat untuk mencegah penyebaran Covid-19," tuturnya.

Pemerintah pusat telah memutuskan untuk menambah alokasi anggaran kartu sembako menjadi Rp4,5 triliun. Sebanyak 15,2 juta kelompok penerima manfaat akan mendapat tambahan uang dalam bentuk tunjangan di kartu sembako sebesar Rp50 ribu. 

Dengan begitu, total tunjangan yang diterima naik dari Rp150 ribu menjadi Rp200 ribu per kelompok penerima manfaat. Kenaikan tersebut akan berlaku selama enam bulan, terhitung mulai Maret. 

Pemerintah juga telah memulai implementasi kartu prakerja sebagai antisipasi munculnya pemutusan hubungan kerja akibat situasi yang tidak kondusif saat ini.

Baca juga: Bach Sebut IOC Butuh Empat Pekan untuk Putuskan Nasib Olimpiade

"Pemerintah siapkan kartu prakerja untuk antisipasi para pekerja yang kena PHK, pekerja harian yang kehilangan penghasilan dan pengusaha mikro yang kehilangan omzet. Anggaran disiapkan Rp10 triliun. Pemerintah provinsi harus segera mendata siapa saja orang-orang yang harus mendapat insentif ini. Data dengan baik," tegas Jokowi.

Selain itu, pelaku usaha mikro, kecil dan menengah yang memiliki tanggungan berupa utang kepada perbankan atau nonperbankan akan mendapat relaksasi berupa penundaan pembayaran cicilan sampai satu tahun. (OL-6)
 

Baca Juga

Antara/Dedhez Anggara

NasDem: Penerapan PSBB Sebaiknya Libatkan TNI

👤Putra Ananda 🕔Selasa 07 April 2020, 16:19 WIB
Mengingat TNI memiliki kelengkapan infrastruktur dan sistem komando yang jelas. Sehingga, perlu dilibatkan dalam penanganan...
MI/SUSANTO

​​​​​​​IPW: Sosok Deputi Penindakan KPK Harus Teruji di Lapangan

👤Yakub Pryatama Wijayaatmaja 🕔Selasa 07 April 2020, 15:53 WIB
"Sehingga bisa membawa KPK pada penyelesaian kasus korupsi dengan profesional, modern, dan dipercaya publik," ujar Neta, Selasa...
Dok.MI

AJI-LBH Pers Sebut TR Kapolri Bisa Berangus Kebebasan Berekspresi

👤Yakub Pryatama Wijayaatmaja 🕔Selasa 07 April 2020, 15:47 WIB
Penggunaan pasal-pasal bermasalah yang dapat memberangus kebebasan berekspresi dan kritik terhadap...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya