Headline
Senjata ketiga pemerataan kesejahteraan diluncurkan.
Tarif impor 19% membuat harga barang Indonesia jadi lebih mahal di AS.
PRESIDEN Joko Widodo meminta jajaran menterinya untuk segera memetakan proyek-proyek pembangunan ibu kota negara baru.
Ia menyebut harus ada kejelasan terkait proyek apa saja yang akan diserahkan kepada swasta, baik melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha ataupun investasi langsung.
Pasalnya, sudah ada banyak negara sahabat yang menyatakan minat untuk ikut terlibat dalam penggarapan ibu kota negara baru di Kalimantan Timur.
Baca juga: Yuk, Intip Profil Pemenang Sayembara Desain Ibu Kota Baru
"Kemarin saya menerima tamu dari Korea Selatan yang memiliki pengalaman dalam membangun ibu kota baru yang smart dan green. Mereka menyampaikan ketertarikan. Ini saya kira sebuah sinyal yang bagus," ujar Jokowi di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (26/2).
Maka dari itu, lanjutnya, pemerintah harus bisa memberikan penjelasan secara gamblang terkait peluang mereka di dalam proyek tersebut.
"Mereka akan terlibat di wilayah mana. siapkan detil-detil proses kerja samanya," tutur Jokowi.
Baca juga: KLHK Siap Wujudkan Forest City di Ibu Kota Baru
Selain pemetaan proyek, presiden juga meminta para menteri segera menyelesaikan Rancangan Undang-undang Ibu Kota Negara.
"Segera selesaikan semua payung hukum yang dibutuhkan untuk pemindahan ibu kota. Saya dengar dari Kepala Bappenas bahwa rancangan undang-undangnya akan disampaikan ke DPR setelah reses. Saya kira ini sebuah persiapan yang memang penting agar payung hukum yang dibutuhkan betul-betul sudah siap," tandasnya. (Pra/A-3)
KEPALA Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara Basuki Hadimuljono menyampaikan, enam bank akan menjadi pelopor dalam pembangunan layanan sektor perbankan di ibu kota baru.
Presiden Prabowo Subianto menargetkan Kota Nusantara pada 2028 ditetapkan menjadi ibu kota politik.
Rencana Jokowi berkantor di IKN diyakini untuk yakinkan investor
Ini merupakan upacara pertama kali di IKN. Kedua, tingginya harga-harga akomodasi di IKN, adalah momen situasional, apalagi kondisi areanya penuh keterbatasan akses.
IKN dapat dana teknis 2 juta dollar dari URTF
Pemeirntah berencana membangun kawasan ekonomi khusus (KEK) di sekitar kawasan ibu kota baru meskipun pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved