Jumat 14 Februari 2020, 08:50 WIB

Mantan Petinggi GAM Tagih Janji ke Pemerintah

Andhika Prasetyo | Politik dan Hukum
Mantan Petinggi GAM Tagih Janji ke Pemerintah

ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko (kiri) berjalan bersama Wali Nanggroe Aceh Malik Mahmud (kanan) seusai bertemu Presiden Joko Widodo.

 

PARA mantan petinggi Gerakan Aceh Merdeka (GAM) meminta pemerintah melunasi janji-janji yang dituangkan secara resmi dalam Perjanjian Helsinki, yang menjadi bagian dari proses perdamaian 15 tahun silam.

Menurut mantan Perdana Menteri GAM Malik Mahmud, salah satu janji yang belum tuntas ialah tanah dan investasi.

Sebagaimana diketahui, para eks kombatan GAM dijanjikan lahan pertanian untuk kegiatan ekonomi mereka, sekaligus sebagai upaya reintegrasi ke masyarakat.

Selain itu, iklim investasi yang cenderung kurang kondusif juga menjadi satu persoalan. Malik menyebut ada persepsi regulasi yang tidak sejalan antara pemerintah pusat dan daerah sehingga menghambat perekonomian.

"Kami beri masukan itu kepada beliau. Perdamaian di Aceh sudah berlalu 15 tahun, tetapi ada beberapa poin di MoU yang belum selesai. Kami harap pemerintah bisa selesaikan semua," ujar Malik seusai pertemuan dengan Presiden, di Istana Merdeka, Jakarta,  kemarin.

Dalam pertemuan itu, Presiden Jokowi didampingi Kepala Staf Kantor Presiden (KSP) Moeldoko, Ketua Wantimpres Wiranto, dan Agung Laksono (anggota Wantimpres).

Menurut Malik, Presiden Joko Widodo merespons dengan baik apa yang disampaikan mereka. Presiden langsung memberikan instruksi kepada Moeldoko untuk menyelesaikan persoalan ini.

Presiden, kata Malik, berencana untuk berdiskusi setiap tiga bulan sekali menyelesaikan masalah itu.

"Responsnya bagus. Beliau ini Pak Moeldoko ada di sini. Saya dengar tadi diinstruksikan supaya kita pelajari, nanti kita akan duduk bersama, mungkin tiga bulan sekali untuk menyelesaikan apa yang harus diselesaikan," ujarnya.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko yang turut hadir dalam pertemuan itu menyampaikan Presiden Jokowi meminta Kantor Staf Presiden menyelesaikan berbagai isu tersebut dalam tiga bulan ke depan.

Ia pun mengklaim telah memiliki formula untuk menjadi solusi di Aceh.

Terkait ekonomi Aceh, itu terjadi karena adanya persepsi negatif yang telah terbangun di tengah-tengah kalangan investor. Padahal, lanjut dia, situasi di daerah tersebut kini sudah aman.

"Dalam 15 tahun ini, kan, pembangunan Aceh juga tidak signifikan dan masyarakat Aceh merasakan kurang adanya perubahan. Untuk itu, kita akan koordinasi dengan tim yang ada di Aceh untuk membuat langkah-langkah," jelas dia.

"Karena ini masalah persepsi, ada beberapa hal yang perlu dilihat." (Pra/Fer/P-5)

Baca Juga

Dok BNPT

Rakernas FKPT Tekankan Pentingnya Kolaborasi Tangkal Terorisme

👤Ghani Nurcahyadi 🕔Kamis 04 Maret 2021, 01:19 WIB
sejak 2012 BNPT membentuk Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) yang kini ada di 32 provinsi di seluruh Indonesia guna menumbuhkan...
MI/Andri Widiyanto

Belum Ada Tersangka Baru Kasus Oknum Polisi Jual Senjata ke KKB

👤mediaindonesia.com 🕔Kamis 04 Maret 2021, 00:02 WIB
‘’Masih dua orang itu, masih didalami juga oleh Polda Papua dan Polda Maluku untuk sementara masih dua anggota itu,'';...
MI/Susanto

Ini BB Kasus Asabri, dari Kapal LNG Hingga Mobil Rolls Royce

👤Tri Subarkah 🕔Rabu 03 Maret 2021, 23:05 WIB
Kejagung telah menyita beberapa barang bukti dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi PT Asabri, mulai kapal...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya