Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
PARA mantan petinggi Gerakan Aceh Merdeka (GAM) meminta pemerintah melunasi janji-janji yang dituangkan secara resmi dalam Perjanjian Helsinki, yang menjadi bagian dari proses perdamaian 15 tahun silam.
Menurut mantan Perdana Menteri GAM Malik Mahmud, salah satu janji yang belum tuntas ialah tanah dan investasi.
Sebagaimana diketahui, para eks kombatan GAM dijanjikan lahan pertanian untuk kegiatan ekonomi mereka, sekaligus sebagai upaya reintegrasi ke masyarakat.
Selain itu, iklim investasi yang cenderung kurang kondusif juga menjadi satu persoalan. Malik menyebut ada persepsi regulasi yang tidak sejalan antara pemerintah pusat dan daerah sehingga menghambat perekonomian.
"Kami beri masukan itu kepada beliau. Perdamaian di Aceh sudah berlalu 15 tahun, tetapi ada beberapa poin di MoU yang belum selesai. Kami harap pemerintah bisa selesaikan semua," ujar Malik seusai pertemuan dengan Presiden, di Istana Merdeka, Jakarta, kemarin.
Dalam pertemuan itu, Presiden Jokowi didampingi Kepala Staf Kantor Presiden (KSP) Moeldoko, Ketua Wantimpres Wiranto, dan Agung Laksono (anggota Wantimpres).
Menurut Malik, Presiden Joko Widodo merespons dengan baik apa yang disampaikan mereka. Presiden langsung memberikan instruksi kepada Moeldoko untuk menyelesaikan persoalan ini.
Presiden, kata Malik, berencana untuk berdiskusi setiap tiga bulan sekali menyelesaikan masalah itu.
"Responsnya bagus. Beliau ini Pak Moeldoko ada di sini. Saya dengar tadi diinstruksikan supaya kita pelajari, nanti kita akan duduk bersama, mungkin tiga bulan sekali untuk menyelesaikan apa yang harus diselesaikan," ujarnya.
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko yang turut hadir dalam pertemuan itu menyampaikan Presiden Jokowi meminta Kantor Staf Presiden menyelesaikan berbagai isu tersebut dalam tiga bulan ke depan.
Ia pun mengklaim telah memiliki formula untuk menjadi solusi di Aceh.
Terkait ekonomi Aceh, itu terjadi karena adanya persepsi negatif yang telah terbangun di tengah-tengah kalangan investor. Padahal, lanjut dia, situasi di daerah tersebut kini sudah aman.
"Dalam 15 tahun ini, kan, pembangunan Aceh juga tidak signifikan dan masyarakat Aceh merasakan kurang adanya perubahan. Untuk itu, kita akan koordinasi dengan tim yang ada di Aceh untuk membuat langkah-langkah," jelas dia.
"Karena ini masalah persepsi, ada beberapa hal yang perlu dilihat." (Pra/Fer/P-5)
Kenapa mereka berani mengusutnya? Apakah memang penegak hukum sudah kembali ke jalur yang semestinya dalam menegakkan hukum.
Atas tujuan apa sebenarnya Mendagri memutuskan Sumut menjadi pemilik baru empatĀ pulau itu? Adakah agenda tersembunyi baik ekonomi atau politik?
Apakah itu juga pertanda inilah akhir episode 'petualangan' politik Jokowi pascalengser dari kursi kekuasaan yang sebelumnya sarat dengan cawe-cawe?
Apa sebenarnya motif Ade Armando menyatakan Gibran adalah wapres terbaik yang dimiliki Indonesia? Tes ombakkah? Atau, jangan-jangan ada tujuan politik tertentu.
Mampukah dia membesarkan PSI yang katanya partai anak muda itu? Atau sebaliknya, setelah tak lagi berkuasa, pengaruhnya bakal meredup untuk membesarkan PSI?
Ada spekulasi bahwa Presiden Prabowo Subianto yang memerintahkan. Benarkah?
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved