Headline
Putusan MK dapat memicu deadlock constitutional.
PAKAR hukum Universitas Hasanuddin Makassar, Profesor Juajir Sumardi menilai Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan (Zulhas) tidak patuh hukum. Seharusnya, Zulhas wajib memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Dari segi hukum, Zulhas terlihat tidak patuh hukum. Padahal, sebagai negarawan harusnya memahami dan menjalankan amanat konstitusi dan undang-undang,” ungkap Juajir ketika dihubungi dari Jakarta, Minggu (9/2)..
Zulhas kembali mangkir dari panggilan KPK Kamis (6/2). Hal tersebut untuk kedua kali, dia tidak hadir. Pada pemanggilan pertama KPK dilakukan pada 16 Januari 2020, dia juga tidak datang.
Sebagai Wakil Ketua MPR dan Ketua Umum PAN, lanjut Juajir, Zulhas harusnya memahami prinsip equilibrium before the law. bahwa setiap warga negara memiliki kesamaan kedudukan di depan hukum.
Dengan demikian, ketika dipanggil sebagai saksi kasus KPK, Zulhas terikat kewajiban untuk membantu proses penyelidikan KPK. “Tidak malah mangkir hingga dua kali karena kepentingan pribadi,” tegas Juajir.
“Etika politik dan moral Zulhas perlu dipertanyakan jika seperti ini,” imbuhnya.
Menurut Juajir, selain berwenang melakukan jemput paksa, KPK juga bisa menjerat Wakil Ketua MPR tersebut dengan tindak pidana. Dalam hal ini, Zulhas bisa dianggap menghalang-halangi proses hukum oleh KPK.
“Dia bisa dikenakan tindak pidana menghalang-halangi proses hukum oleh KPK, seperti Lucas yang divonis 7 tahun karena menghalangi penyidikan KPK,” kata Juajir.
Mangkirnya Zulhas pada pemanggilan kedua, karena alasan kegiatan partai di Kendari, Sulawesi Tenggara. Akibatnya, hingga saat ini, KPK belum bisa mendapatkan keterangan dari Zulhas terkait tersangka korporasi PT Palma Satu.
Bukan dalam kasus ini saja Zulhas mangkir. Sebelumnya, dia pernah tidak hadir ketika dipanggil sebagai saksi oleh KPK. Pada saat itu, Zulhas dipanggil sebagai saksi dalam kasus yang melibatkan adiknya, Zainudin Hasan, mantan Bupati Lampung Selatan, yang akhirnya divonis penjara 12 tahun penjara. (OL-09)
Sebaiknya pemerintahan saat ini bekerja saja untuk masyarakat. Ketika kinerja baik tentu akan mendapatkan respon yang positif dan modal menuju Pilpres 2029.
Prabowo membeberkan dirinya masih fokus bekerja dan dukungan tersebut merupakan urusan nanti. Orang nomor satu di Indonesia itu mengaku ingin lebih dulu bekerja untuk rakyat.
Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Deddy Sitorus menyebut keputusan PAN untuk mendukung Prabowo Subianto di Pilpres 2029 adalah hal yang wajar.
NasDem menghormati dukungan PAN kepada Prabowo. Namun, masih terlalu dini untuk berbicara soal kontestasi presiden di 2029.
PAN menilai pertemuan antara Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Presiden Prabowo Subianto bisa dikatakan sebagai bentuk dukungan PDIP kepada Presiden Prabowo
Inisiatif Didit bertemu Megawati menunjukkan bahwa di atas perbedaan dan dinamika politik, pada akhirnya yang menyatukan semua adalah merah putih
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved