Headline
RI dan Uni Eropa menyepakati seluruh poin perjanjian
Indonesia memiliki banyak potensi dan kekuatan sebagai daya tawar dalam negosiasi.
KETUA DPP Partai NasDem Teuku Taufiqulhadi mengungkapkan, pertemuan antara Ketua Umum NasDem Surya Paloh dengan Presiden PKS Sohibul Iman merupakan wujud silaturahmi kedua partai.
Menurutnya, pertemuan tersebut sebagai silaturahmi balasan yang dilakukan NasDem kepada PKS sekaligus membicarakan isu kenegaraan yang tengah ramai dibicarakan.
"Kami mengambil isu tertentu yang kami highlight karena itu yang penting bagi negara," kata Taufiqulhadi di Primetime News Metro TV, Rabu (29/1).
Pembahasan isu kenegaraan, kata dia, amat sayang untuk dilewatkan dalam pertemuan tersebut. Pasalnya melalui pertemuan itu pula kedua partai dapat menyamakan persepsi terkait beberapa isu.
"Misal soal omnibus law, kami setuju bahwa omnibus law ini akan menyelesaikan persoalan kebangsaan ke depan. Jadi kami perlu memberi perhatian pada isu ini. Kami tidak mempersoalkan NasDem di dalam (pemerintahan) dan PKS di luar," ujarnya.
Baca juga : Surya Paloh : Kualitas Akhir Perlu Ditekankan Pada Omnibus Law
Ia membantah NasDem berperan sebagai jembatan antara PKS yang berada di lingkar oposisi kepada pemerintahan Presiden Joko Widodo. Hal itu, kata dia, terlalu berlebihan dan tak pernah ada upaya untuk melakukan hal tersebut.
"Menurut saya yang paling penting, isu pemerintahan saat ini seperti omnibus law itu sudah ada kesamaan sikap, membuat suasana kondusif. Itu bukan dalam konteks menjembatani," terangnya.
Lebih lanjut, ia memastikan akan ada pertemuan lain yang akan dilakukan oleh kedua partai. Pertemuan itu akan dijadikan sarana bagi NasDem dan PKS untuk kembali membahas isu nasional yang berkembang.
Isu otonomi khusus di Aceh dan Papua misalnya, akan menjadi pokok pembahasan dalam pertemuan selanjutnya.
"Ketum NasDem telah menyatakan untuk segera dilangsungkan pertemuan berikutnya seperti FGD membahas Aceh dan Papua terkait otonomi khusus," pungkas Taufiqulhadi.
Di kesempatan yang sama, pakar komunikasi politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta, Gun Gun Heryanto mengungkapkan, pertemuan kedua yang dilakukan oleh NasDem dan PKS merupakan hal yang wajar.
Dunia politik Indonesia yang tidak bersifat linier amat memungkinkan intensitas pertemuan kedua partai akan berlanjut.
"Ada upaya untuk mengatasi pshycological barier yang kemudian antarpartai punya kebutuhan, di satu sisi berkompetisi dan di sisi lainnya bersinergi. Itu biasa," tuturnya.
Ia menambahkan, akan ada dua wacana yang muncul dari intensitas pertemuan kedua partai. Dalam jangka pendek misalnya, ia berpendapat hubungan kedua partai akan menimbulkan dinamika politik yang berkaitan dengan Pilkada 2020.
Baca juga : Ini Dia Hasil Silaturahmi Politik, PKS dan NasDem
"Untuk memperluas manuver politik, itu bisa saja NasDem bersama PKS," terangnya.
Pada jangka panjang, sambung Gun Gun, potensi pemanfaatan hangatnya hubungan kedua partai untuk kontestasi elektoral amat memungkinkan. Sebab, kedua partai terbilang memiliki suara yang berpengaruh.
"Proses politik di Indonesia sangat cair dan basisnya adalah sinergi, saya melihat bisa saja NasDem suaranya 9,05% dan PKS 8,25%. Ini adalah modal politik, modal elektoral. Ini modal dasar untuk proses komunikasi juga," ujar Gun Gun.
Lebih lanjut, ia mengatakan, pertemuan yang dilakukan oleh partai besutan Surya Paloh dan partai yang dipimpin Sohibul Iman itu merupakan pendekatan politik yang menekankan pada keuntungan dan kesepemahaman bersama.
"Bisa saja di titik tertentu ada keuntungan bersama yang mungkin dikerjasamakan, entah di dalam parlemen, di luar parlemen, maupun elektoral," pungkas dia. (OL-7)
Ketua Badan Legislasi DPP PKS, Zainudin Paru, menegaskan, putusan tersebut berpotensi melanggar konstitusi dan melewati batas kewenangan MK.
PRESIDEN Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Almuzzammil Yusuf menyampaikan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Bhayangkara merupakan momentum bagi Polri untuk meningkatkan kepercayaan publik.
Sekjen DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Kholid menyambut baik target Presiden Prabowo Subianto untuk membawa Indonesia menuju swasembada energi.
DEWAN Pimpinan Cabang (DPC) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Bogor Utara melantik struktur kepengurusan periode 2025 - 2028 pada Jumat (27/6) di Sekolah Alam Bogor.
Komposisi pengurus kali ini kombinasi antara kaderisasi dan profesionalitas. Kepengurusan ini diharapkan dapat lebih siap memenuhi kebutuhan rakyat.
Sekjen DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Kholid memuji langkah Presiden Prabowo Subianto yang memutuskan empat pulau milik Aceh.
HIJRIAH Food Festival 2025 digelar dalam menyambut Tahun Baru Islam 1447 Hijriah.
Halal Bi Halal merupakan bagian penting dari budaya perusahaan yang bertujuan mempererat hubungan antar karyawan serta menciptakan lingkungan kerja yang harmonis.
Momentum halal bi halal untuk memperkuat nilai kebersamaan di tengah keberagaman pascaramadan.
Halal bihalal merupakan tradisi silaturahmi yang melekat erat dalam masyarakat Indonesia, khususnya setelah menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan
Demokrasi tanpa teokrasi bisa menjadi demokrasi tanpa nilai.
"Beliau lebih dulu menjadi perdana menteri, secara usia juga lebih senior, dan beliau adalah sahabat lama Pak Presiden,"
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved