Headline
Nyanyi Bareng Jakarta (NBJ) terinspirasi dari komunitas serupa di luar negeri yang mewadahi orang bernyanyi bersama tanpa saling kenal.
Nyanyi Bareng Jakarta (NBJ) terinspirasi dari komunitas serupa di luar negeri yang mewadahi orang bernyanyi bersama tanpa saling kenal.
WAKIL Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin menghadiri pembukaan Santri Digital Fest dan Rapat Kerja Nasional Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (Rakernas IPPNU) di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambak Beras, Jombang, Jawa Timur, Kamis (23/1).
Pada kesempatan yang sama, Wapres juga meninjau Pameran “Gelar Karya Santri Nusantara”. Pameran terdiri dari 60 stand dan diikuti 20 Santripreneur dari SMK Mini di bawah naungan pondok pesantren, 20 Pesantrenpreneur dari perwakilan koperasi pesantren dan 20 Sociopreneur alumni pesantren yang punya usaha.
Mereka yang terpilih dari seluruh Jawa Timur dibina dalam program One Pesantren One Product (OPOP) dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim).
Baca juga: Wapres: NKRI tidak Mengakui Kerajaan Fiktif
Wapres mengatakan gerakan ekonomi pesantren merupakan bagian penguatan ekonomi kerakyatan. Adapun salah satu program untuk penguatan ekonomi pesantren ialah OPOP yang merupakan kolaborasi antara koperasi pondok pesantren, forum bisnis, pengusaha alumni pesantren dan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin).
Ekosistem pengembangan OPOP, imbuhnya, menggunakan metode: pelatihan, mentoring, fasilitasi pemasaran, dan permodalan. Saat ini sudah ada OPOP Training Center yang didirikan di Universitas NU Surabaya (UNUSA).
Sejumlah pesantren besar yang tergabung dalam program OPOP, lanjut Wapres, merata di seluruh Jawa Timur. Mulai dari pesantren di Lamongan (Sunan Drajat), Tuban (Langitan), Pasuruan (Sidogiri), Mojokerto (Amanatul Ummah), Ponorogo (Gontor), Malang (Al HIkam), Probolinggo (Nurul Jadid), Sumenep (An Nuqoyyah, Al Amin) sampai Banyuwangi (Blok Agung).
1 Juta Santriprenuer
Gerakan OPOP dimulai Pemprov Jawa Timur sejak 2019 ditargetkan dapat menciptakan 1 juta santriprenuer dan 1.000 produk unggulan (barang atau jasa) pada tahun 2023. Adapun target jangka pendek pada 2019 yakni 100 ribu santripreneur dan 150 produk unggulan.
Sedangkan pada 2020 diharapkan ada 200 ribu santripreneur dan 200 produk unggulan. Kemudian bertahap hingga 2023.
Wapres mendorong gerakan semacam OPOP dapat bergerak di provinsi-provinsi lain. Selain Jawa Timur, program OPOP juga berkembang dinamis di Jawa Barat sejak 2018. Menurut data Kementerian Agama, jumlah pesantren saat ini sekitar 27.000 dengan 3,6 juta santri.
Gerakan ekonomi pesantren sudah berlangsung lama. Bila terus digerakkan, didampingi, difasilitasi dan dikolaborasikan dengan berbagai pemangku kepentingan, maka akan menjadi kekuatan ekonomi kerakyatan yang strategis bagi upaya meningkatkan kesejahteraan umum.(Che/OL-5)
KEMENTERIAN Agama menggelar uji publik penyusunan dokumen Standar Mutu Pendidikan Pesantren untuk menjawab tantangan regenerasi ulama.
PBNU kenang Suryadharma Ali sebagai tokoh yang berperan dalam kemajuan pesantren.
PW RMI-NU Jakarta dan PAM Jaya Siapkan MoU Penyediaan Air Langsung Minum di Pesantren
MAJELIS Masyayikh menyelenggarakan Uji Publik Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal dan Eksternal (SPMI–SPME) untuk Pendidikan Pesantren Jalur Nonformal
Penanaman jagung awal di ponpes tersebut di atas lahan sekitar satu hektare. Sementara benih ikan yang ditaburkan adalah nila sebanyak tiga ribu ekor.
DIREKTORAT Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama (Kemenag) RI untuk pertama kalinya menggelar Musabaqah Qira'atil Kutub (MQK) tingkat Internasional.
Kemampuan yang dimiliki itu dapat diasah sehingga mampu berpartisipasi dalam upaya peningkatan ekonomi di daerah, bahkan nasional.
Perekonomian NTB menjadi bergairah dengan adanya Fornas kali ini.
SEJUMLAH pasal yang mengatur berbagai aspek terkait tembakau pada PP Nomor 28 Tahun 2024 menuai kritik. Aturan ini dinilai berdampak negatif terhadap industri dan petani dalam negeri,
KOTA Batu tak hanya lekat dengan suguhan pemandangan alam, kabut, dan kesejukan udara, tetapi juga hamparan perbukitan dan perkebunan milik warga hadir memanjakan mata.
PEMERINTAH dinilai perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan Over Dimension Overloading (ODOL) serta mencari solusi yang komprehensif dan berkelanjutan,
EFEKTIVITAS Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebagai instrumen peningkatan daya beli masyarakat kembali dipertanyakan. Sebab program tersebut tidak memberikan kontribusi signifikan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved