Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
DEPUTI Bidang Kebijakan Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) Lembaga Administrasi Negara (LAN), M Taufiq, mengatakan widyaiswara harus mampu membantu pengembangan kompetensi ASN, khususnya dalam menghadapi perkembangan teknologi global.
“Ke depan widyaiswara harus mampu menciptakan ASN berkelas dunia,” ujar M Taufiq dalam acara Pelantikan dan Rakernas Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Widyaiswara Indonesia (DPP-IWI) periode 2019–2023 di Gedung Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) Kementerian Keuangan, Jakarta, kemarin.
Untuk mencapai tujuan itu, kata Taufiq, diperlukan komitmen dan kerja keras seluruh pengurus dan anggota widyaiswara se-Indonesia. Pasalnya, memajukan kompetensi ASN di Indonesia bukan perkara mudah, mengingat jumlah dan keragaman ASN di Indonesia yang cukup besar, ditambah lagi kawasan yang luas. “Ini tantangan besar karena ASN sangat beragam di seluruh Indonesia, dari budaya, agama, ilmu pengetahuan, beragam. Butuh kerja sama yang baik,” ujar Taufiq.
Namun, yang paling penting ialah perubahan pola pikir yang lebih maju. Perubahan pola pikir dan revolusi mental dianggap sangat dibutuhkan agar ASN bisa mengikuti perkembangan zaman dengan bijaksana.
Secara terpisah, Ketua Umum IWI Boediarso Teguh Widodo mengatakan salah satu tugas utama yang akan diupayakan IWI dalam menjalankan tugas ialah menciptakan ASN yang berkarakter. Pencapaian itu dilakukan melalui pelatihan dan pendampingan seluruh ASN.
“Di dalam tubuh IWI juga kita akan terus melakukan pembenahan, konsolidasi internal. Melakukan transformasi kelembagaan dalam melakukan tugas-tugas IWI ke depan,” ujar Boediarso.
Ia berharap kepengurusan IWI 2019-2023 dapat menjalankan tugas dengan maksimal, termasuk mengembangkan diri agar menjadi ASN yang kompeten.
Boediarso juga mengatakan pengurus IWI akan terus berupaya menjalankan fungsi dan tujuan organisasi untuk membantu pemerintah. Dari peningkatan kualitas ASN dan non-ASN yang berkarakter di seluruh kementerian/lembaga dan derah, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan para widyaiswara, pendidikan, pengajaraan, pelatihan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
Selain itu, IWI berharap bisa melakukan pembinaan manajemen keuangan negara, hingga meningkatkan profesionalisme setiap anggota IWI di seluruh Indonesia. “IWI juga akan berperan serta memperbaiki dan meningkatkan efektivitas kurikulum untuk pendidikan dan pengembangan kualitas ASN,” ujar Boediarso
Ia berharap seluruh pengurus IWI yang baru dilantik dapat menjalankan tugas-tugas tersebut dengan maksimal.
Widyaiswara ialah ASN yang diangkat sebagai pejabat fungsional dengan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan kegiatan dikjartih ASN, evaluasi dan pengembangan diklat (proses belajar mengajar dalam diklat baik secara klasikal dan/atau nonklasikal) pada lembaga diklat pemerintah. (Pro/P-5)
DPR RI dapat mengevaluasi jabatan publik lembaga yang terpilih melalui mekanisme fit and proper test. Independensi lembaga negara dinilai terancam.
Anggota Komisi II DPR RI dari PKS, Aus Hidayat Nur menilai perbaikan sistem pendidikan harus menjadi prioritas utama dan mendorong perbaikan kaderisasi politik.
Sejatinya para penyelenggara negara dan daerah, lebih khusus pimpinan lembaga atau komisi negara atau kepala daerah, menjadi figur yang memberi teladan bagi publik
PROFESOR Hukum Tata Negara Universitas Islam Indonesia (UII) Ni'matul Huda mengatakan harus ada pembenahan yang serius di dalam hal rekrutmen pejabat negara.
ANGGOTA Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Herman Khaeron membeberkan alasan pihaknya kebut revisi Undang-Undang (UU) Kementerian Negara.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) menolak isu peleburan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Ombudsman. Lembaga Antirasuah dinilai masih dibutuhkan masyarakat Indonesia.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved