Anggaran Beli Kapal Bakamla Segera Cair

MENTERI Pertahanan Prabowo Subianto segera mencairkan anggaran belanja kapal untuk Badan Keamanan Laut (Bakamla) yang akan ditempatkan di Kepulauan Natuna. Langkah tersebut menyusul adanya persoalan teritorial di Kepulauan tersebut.

Staf Khusus Bidang Komunikasi Publik dan Hubungan Antarlembaga Kementerian Pertahanan Dahnil Anzar Simanjuntak, mengatakan tambahan kekuatan kapal diharapkan dapat menyokong Bakamla dalam melaksanakan operasi di laut.

"Kita mendorong supaya one command in the sea, satu komando di laut. Dalam hal ini, yang didorong coast guard, coast guard kita Bakamla. Makanya Pak Prabowo memutuskan anggaran belanja kapal-kapal untuk Bakamla disegerakan," jelasnya.

Dahnil kemudian menjelaskan perbedaan fungsi operasi Bakamla dan TNI-AL.

Menurutnya, Bakamla difungsikan untuk menjaga hak berdaulat terkait sumber daya laut di perairan Natuna. Sedangkan TNI-AL difungsikan menjaga kedaulatan perairan Indonesia dalam hal ini di Kepulauan Natuna.

Terkait dengan Natuna, Komisi I DPR kemarin melakukan kunjungan kerja spesifik ke wilayah perairan Natuna Utara, Kepulauan Riau untuk memastikan kapal-kapal Tiongkok penangkap ikan ilegal sudah keluar dari zona ekonomi eksklusif (ZEE) perairan Indonesia.

Kunjungan yang dipimpin Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid itu juga untuk memberi dukungan kepada mitra-mitra kerja Komisi I DPR yang bertugas di lapangan, khususnya TNI dan Bakamla yang telah bekerja siap siaga menjaga wilayah perairan Natuna.

"Poinnya ialah DPR memberi support kepada TNI dan Bakamla yang sudah bekerja dan siap siaga menjaga wilayah perairan Indonesia,''kata Meutya Hafid.

Pakar hukum internasional Hikmahanto Juwana mengatakan pemerintah perlu perlahan mengurangi tugas TNI Angkatan Laut di Natuna seraya memperkuat peran kapal-kapal coast guard di wilayah itu.

''Tugas TNI-AL perlahan dikurangi, tapi harus ada penguatan coast guard kita. Karena banyak negara tetangga yang bertanya di wilayah ZEE kok banyak kapal militer (TNI) seolah mau perang," kata Hikmahanto dalam diskusi yang diselenggarakan Pusat Studi Air Power Indonesia, kemarin. (*/Ant/P-1)