Pilkada 2020 tak Boleh Tercoreng Kasus Wahyu Setiawan

PENYELENGGARAAN Pilkada serentak 2020 diharapkan tidak ikut tercoreng dengan kasus suap yang dilakukan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan. Kasus Wahyu diminta segera selesai sebelum Pilkada serentak 2020 berlangsung.

"Kasus OTT yang menimpa Mas Wahyu Setiawan KPU RI tentu ini secara hukum harus dituntaskan bagaimana kasus ini selesai. Dituntaskan," kata Direktur Eksekutif Kode Inisiatif Very Junaedi di Upnormal Caffe, Jalan Raden Saleh, Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (15/1).

Baca juga: NasDem Setuju Kenaikan Ambang Batas Parlemen di DPR dan DPRD

Menurut dia, penyelenggara pemilu harus bisa membuktikan kasus yang menimpa Wahyu tidak mempengaruhi profesionalitas dalam menyiapkan Pilkada serentak 2020. Penyelenggara pemilu juga diminta bisa meyakinkan sistem Pilkada serentak nanti tidak perlu dibangun ulang.

"Tapi kemudian mestinya ini tidak dijadikan sebagai momen untuk mengembalikan sistem demokrasi yang sudah kita bangun selama ini. Pilkada langsung dan sebagainya," ujar Very.

Selain itu, Very juga menilai, kasus suap Wahyu Setiawan juga bisa membuat kepercayaan publik terhadap lembaga penyelenggara pemilu menurun. 

Menurut dia, kecepatan pihak berwenang dalam 'menghukum' Wahyu sangat dipertaruhkan untuk mengembalikan kepercayaan publik saat ini. Untuk itu, dia meminta penyenggara pemilu untuk bergerak cepat.  Dia juga meminta kasus Wahyu dibeberkan kepada publik secara transparan untuk membuat kepercayaan publik kembali. 

"Jadi bukan hanya menjadi ruang kelompok kecil. Dalam artian parpol mendorong Pilkada tidak langsung, atau mungkin saja Pilpres tidak langsung. Tapi menjadi tantangan, isu perdebanan yang ke depan mungkin akan muncul," tutur Very. (Medcom.id/OL-6)