Headline
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) angkat bicara mengenai kabar terhambatnya penggeledahan di kantor DPP PDIP di kawasan Menteng, Jakarta. Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar membenarkan tim penyelidik komisi mendatangi markas partai banteng itu, Kamis (8/1).
Lili mengatakan tim KPK hanya berniat melakukan penyegelan di markas PDIP terkait operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat Komisioner KPU Wahyu Setiawan.
"Tim hanya ingin mengamankan lokasi dan (memasang) model KPK line. Sebetulnya mereka juga dibekali lengkap dengan surat tugas," ucap Lili dalam jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (8/1).
"Sebetulnya tim KPK tidak ada rencana menggeledah karena itu (penggeledahan) pada tahap penyidikan dan sementara ini masih dalam penyelidikan," ucap Lili.
Baca juga: Hasto: Ada yang Ingin Geledah DPP PDIP, Tapi Tidak Bawa Surat
Dalam OTT tersebut, turut diamankan dua orang yang ditengarai staf Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yakni Saeful dan Doni. Namun, Lili mengatakan kapasitas dua orang tersebut sebagai swasta.
"Jadi bukan penggeledahan gagal. Tim berkomunikasi dengan pihak keamanan gedung lalu keamanan mencoba menghubungi atasan mereka. Tapi karena terlalu lama kemudian tim meninggalkan lokasi karena harus berbagi menempatkan KPK line di tempat lain," ujar Lili.
Lili mengakui tim KPK saat ini belum mendapatkan persetujuan penggeledahan dan penyitaan dari dewan pengawas.
"Izin dari dewan pengawas sedang diproses. Kalau besok izin penggeledahan terbit, tim pasti akan bertindak," ucap Lili.
Sebelumnya, Hasto mengakui adanya petugas KPK yang berencana melakukan penggeledahan di kantor DPP PDIP. Namun perwakilan dari komisi antirasuah itu tidak bisa menunjukan bukti dan surat resmi sehingga kembali pulang.
"Bedasarkan laporan kepala sekretariat dari DPP PDIP tadi memang datang beberapa orang dan kemudian sesuai dengan mekanisme yang ada tanpa bermaksud menghalang-halangi apa yang dilakukan di dalam pemberantasan korupsi yang kami harpakan adalah sebuah mekanisme adanya surat perintah. Begitu itu dipenuhi ya tentu saja seluruh jajaran PDIP sebagaimana kami tunjukkan kami selama ini membantu kerjadi dari KPK sebuah misi yang sangat baik tersebut," paparnya. (OL-4)
Wamendagri Bima Arya menyebut 500 kepala daerah terjerat korupsi sejak 2005 dan mendorong evaluasi pilkada serta digitalisasi untuk menekan praktik korupsi.
KPK menyita Rp5 miliar dari penggeledahan di Ciputat terkait kasus suap dan gratifikasi impor barang KW di Ditjen Bea Cukai Kemenkeu.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar praktik korupsi impor barang palsu atau KW yang melibatkan PT Blueray Cargo dan oknum Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Kasus ini terungkap melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Rabu, 4 Februari 2026 di Jakarta dan Lampung.
Penguatan pengawasan internal dan eksternal perlu dibarengi dengan kewenangan yang nyata, bukan sekadar formalitas administratif.
PENGUATAN sistem pengawasan hakim kembali dipertanyakan menyusul operasi tangkap tangan (OTT) terhadap hakim di Pengadilan Negeri (PN) Depok.
KETUA Pengadilan Negeri (PN) Kota Depok I Wayan Eka Mariarta dan Wakil Ketua PN Kota Depok Bambang Setyawan yang terjerat dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK diberhentikan sementara.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved