Headline
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) angkat bicara mengenai kabar terhambatnya penggeledahan di kantor DPP PDIP di kawasan Menteng, Jakarta. Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar membenarkan tim penyelidik komisi mendatangi markas partai banteng itu, Kamis (8/1).
Lili mengatakan tim KPK hanya berniat melakukan penyegelan di markas PDIP terkait operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat Komisioner KPU Wahyu Setiawan.
"Tim hanya ingin mengamankan lokasi dan (memasang) model KPK line. Sebetulnya mereka juga dibekali lengkap dengan surat tugas," ucap Lili dalam jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (8/1).
"Sebetulnya tim KPK tidak ada rencana menggeledah karena itu (penggeledahan) pada tahap penyidikan dan sementara ini masih dalam penyelidikan," ucap Lili.
Baca juga: Hasto: Ada yang Ingin Geledah DPP PDIP, Tapi Tidak Bawa Surat
Dalam OTT tersebut, turut diamankan dua orang yang ditengarai staf Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yakni Saeful dan Doni. Namun, Lili mengatakan kapasitas dua orang tersebut sebagai swasta.
"Jadi bukan penggeledahan gagal. Tim berkomunikasi dengan pihak keamanan gedung lalu keamanan mencoba menghubungi atasan mereka. Tapi karena terlalu lama kemudian tim meninggalkan lokasi karena harus berbagi menempatkan KPK line di tempat lain," ujar Lili.
Lili mengakui tim KPK saat ini belum mendapatkan persetujuan penggeledahan dan penyitaan dari dewan pengawas.
"Izin dari dewan pengawas sedang diproses. Kalau besok izin penggeledahan terbit, tim pasti akan bertindak," ucap Lili.
Sebelumnya, Hasto mengakui adanya petugas KPK yang berencana melakukan penggeledahan di kantor DPP PDIP. Namun perwakilan dari komisi antirasuah itu tidak bisa menunjukan bukti dan surat resmi sehingga kembali pulang.
"Bedasarkan laporan kepala sekretariat dari DPP PDIP tadi memang datang beberapa orang dan kemudian sesuai dengan mekanisme yang ada tanpa bermaksud menghalang-halangi apa yang dilakukan di dalam pemberantasan korupsi yang kami harpakan adalah sebuah mekanisme adanya surat perintah. Begitu itu dipenuhi ya tentu saja seluruh jajaran PDIP sebagaimana kami tunjukkan kami selama ini membantu kerjadi dari KPK sebuah misi yang sangat baik tersebut," paparnya. (OL-4)
MENTERI Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengancam akan menjatuhkan sanksi tegas kepada pegawai pajak yang menyalahgunakan kewenangannya.
Komisi Pemberantasan Korupsi (Komisi Pemberantasan Korupsi) menggeledah rumah Wali Kota Madiun nonaktif Maidi dan orang kepercayaannya, Rochim Ruhdiyanto, di Madiun, Jawa Timur.
PASCAPENETAPAN status tersangka terhadap Bupati Pati Sudewo oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen langsung kunjungi Pati.
GUBERNUR Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menerbitkan surat perintah tentang penunjukan Wakil Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Madiun.
Mahalnya biaya politik dalam pemilihan kepala daerah menjadi salah satu faktor utama maraknya korupsi di tingkat daerah. Kondisi itu lantas menciptakan kompensasi politik yang tidak sehat.
Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Pati Sudewo, bukanlah hal yang mengejutkan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved