Headline
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Kumpulan Berita DPR RI
SALAH satu Komisioner komisi pemilihan umum (KPU) RI, Wahyu Setiawan, terjaring operasi tangkap tangan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Media Indonesia mencoba menghubungi semua komisioner KPU, namun hanya Pramono yang menjawab. Pramono hingga saat ini masih mencari tahu informasi yang lengkap perihal OTT tersebut. "Kita masih cari info yang lengkap," ujar Pramono, Rabu (8/1).
Baca juga: Pegiat Keberagaman Sudarto tidak Ditahan tapi Tetap Tersangka
Untuk diketahui, Komisioner KPU periode 2017-2020 terdiri dari tujuh orang, yakni Arief Budiman (Ketua KPU), dan enam anggotanya yaitu Pramono Ubaid Tanthowi, Wahyu Setiawan, Ilham Saputra, Hasyim Asy'ari, Viryan dan Evi Novida Ginting Manik.
"Infonya masih simpang siur di OTT dengan status apa dan dalam kasus apa," pungkasnya. (OL-6)
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mengkaji lebih dalam konstruksi perkara dugaan pemerasan terkait tunjangan hari raya (THR) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang tunai senilai Rp1 miliar setelah melakukan penggeledahan terkait kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong.
OTT KPK terhadap Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rahman dan Sekda Cilacap Sadmoko Danardono menambah deretan kepala daerah yang terseret kasus korupsi. Sejak Oktober 2024 hingga Maret 2026, sedikitnya sembilan kepala daerah terjaring operasi serupa dengan pola perkara suap, gratifikasi, hingga pengumpulan dana proyek.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menanggapi OTT KPK di Cilacap dan kembali menegaskan pentingnya integritas kepala daerah serta ASN dalam pemerintahan.
Mendagri tunjuk Wabup Hendri Praja jadi Plt Bupati Rejang Lebong usai Muhammad Fikri kena OTT KPK. Roda pemerintahan dipastikan tetap berjalan.
Menurut Titi, pilkada di banyak daerah masih berlangsung dengan biaya politik yang sangat tinggi, sementara sistem pengaturan dan pengawasan dana kampanye belum berjalan efektif.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved