Headline
Koruptor mestinya dihukum seberat-beratnya.
Transisi lingkungan, transisi perilaku, dan transisi teknologi memudahkan orang berperilaku yang berisiko.
PEMERINTAH mencatat indeks intoleransi menurun dalam enam bulan terakhir. Pascapenetapan hasil Pemilu Presiden (Pilpres) 2019 pada Mei, intoleransi turun 80%.
"Tadi, Presiden Joko Widodo mengatakan sekarang peristiwa-peristiwa ujaran kebencian yang sifatnya intoleran itu turun 80%," kata Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD di Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (26/12).
Menurutnya, perseteruan kubu pendukung pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin atau yang dikenal dengan istilah cebong dengan pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno atau yang kerap disebut dengan kampret pada pilpres cukup berpengaruh. Saat dua kubu telah bersatu, didapatkan masyarakat berangsur menyatu.
"Ternyata efeknya bagus. Tidak ada peristiwa yang gaduh. Natal juga aman. Orang bergabung atau tidak bergabung, yang penting produknya aman, nyaman, tenang," lanjut Mahfud.
Dia berharap kondisi baik ini terus berjalan. Intoleransi akan terus dievaluasi sebagai bahan pelajaran bernegara di masa datang.
"Mudah-mudahan kondisi seperti ini menjadi pelajaran. Kita tidak perlu ribut lah, toh, akhirnya bersatu juga. Besok tidak usah ribut lagi," ujarnya.
Lebih lanjut, masyarakat diminta tenang dalam melihat gejala sosial. Dia tidak ingin masyarakat mudah tersulut emosi. (X-15)
Baca juga: Tantangan Periode Kedua Menangani Intoleransi
Baca juga: Aktor Lokal Picu Intoleransi
Baca juga: Mahfud MD: Tak Perlu Ngotot Bentuk Indonesia Menjadi Negara Islam
Sejarah mestinya ditulis oleh para ilmuwan, bukan oleh pemerintah, agar tidak mudah dimanipulasi sesuai kepentingan kekuasaan.
Mahfud tidak pernah mengomentari langsung perkara ijazah palsu yang kini tengah ditangani oleh MT di Pengadilan Negeri Surakarta.
Presiden Prabowo dapat melakukan tindakan darurat dengan mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu)
Mahfud MD mengapresiasi langkah Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam menindak kasus korupsi di tubuh Pertamina.
MANTAN Menkopolhukam Mahfud Md menegaskan, langkah berani Kejaksaan Agung membongkar korupsi tata kelola minyak mentah di Pertamina telah mendapat restu Presiden Prabowo Subianto.
Salah satu materi RUU Kejaksaan yang menjadi sorotan, dijelaskan Mahfud, yakni perlunya izin Jaksa Agung sebelum memeriksa jaksa yang diduga terlibat dalam kasus tindak pidana.
ANGGOTA Komisi III DPR RI, Sarifudin Sudding mengatakan kasus intoleransi di Sukabumi disebut sebagai hal yang tidak seharusnya terjadi.
GUBERNUR Jawa Barat Dedi Mulyadi dinilai gagal mencegah adanya kasus intoleransi, salah satunya ialah pembubaran retreat pelajar Kristen di Sukabumi.
Dialog antaragama merupakan sarana yang sangat penting bagi mahasiswa untuk meningkatkan daya kritis, membangun hubungan antaragama yang baik dan bermakna.
KETUA Umum Ahlulbait Indonesia (ABI) Zahir Yahya menilai untuk menghadapi tantangan di Indonesia yang kompleks, Islam dan kebangsaan harus berjalan beriringan.
Universitas Nusa Cendana dianggap paling menarik dan terpilih menjadi role model untuk implementasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS).
Perpanjangan Operasi Madago Raya merupakan upaya Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Sulteng.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved