Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
PEMERINTAH mencatat indeks intoleransi menurun dalam enam bulan terakhir. Pascapenetapan hasil Pemilu Presiden (Pilpres) 2019 pada Mei, intoleransi turun 80%.
"Tadi, Presiden Joko Widodo mengatakan sekarang peristiwa-peristiwa ujaran kebencian yang sifatnya intoleran itu turun 80%," kata Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD di Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (26/12).
Menurutnya, perseteruan kubu pendukung pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin atau yang dikenal dengan istilah cebong dengan pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno atau yang kerap disebut dengan kampret pada pilpres cukup berpengaruh. Saat dua kubu telah bersatu, didapatkan masyarakat berangsur menyatu.
"Ternyata efeknya bagus. Tidak ada peristiwa yang gaduh. Natal juga aman. Orang bergabung atau tidak bergabung, yang penting produknya aman, nyaman, tenang," lanjut Mahfud.
Dia berharap kondisi baik ini terus berjalan. Intoleransi akan terus dievaluasi sebagai bahan pelajaran bernegara di masa datang.
"Mudah-mudahan kondisi seperti ini menjadi pelajaran. Kita tidak perlu ribut lah, toh, akhirnya bersatu juga. Besok tidak usah ribut lagi," ujarnya.
Lebih lanjut, masyarakat diminta tenang dalam melihat gejala sosial. Dia tidak ingin masyarakat mudah tersulut emosi. (X-15)
Baca juga: Tantangan Periode Kedua Menangani Intoleransi
Baca juga: Aktor Lokal Picu Intoleransi
Baca juga: Mahfud MD: Tak Perlu Ngotot Bentuk Indonesia Menjadi Negara Islam
Saya ingin bertemu Presiden untuk menjelaskan langkah politik saya selama ini
Mahfud menyebut PSSI harus segera mengambil tindakan dalam kurun waktu sesingkat-singkatnya.
PSSI diminta melakukan percepatan KLB untuk menghasilkan kepemimpinan dan kepengurusan yang berintegritas, profesional, bertanggung jawab, dan bebas dari konflik kepentingan.
Mahfud menegaskan bahwa penetapan tersangka tersebut harus sesuai dengan hukum acara pemeriksaan yang saat ini tengah dijalankan Polri.
Berikut delapan kesalahan yang dilakukan oleh PSSI menyusul tragedi Kanjuruhan.
Anggota TGIPF Akmal Marhali mengatakan harus ada penyelesaian secara internal dari PSSI dari poin-poin rekomendasi setebal 124 halaman itu.
FPHW secara tegas menolak berkembangnya organisasi masyarakat yang teridentifikasi dan menganut paham intoleransi, radikalisme dan terorisme.
DKI Jakarta menduduki peringkat kedua untuk perisitiwa intoleran dalam kurun 12 tahun terakhir di belakang Jawa Barat.
Athoilah mengatakan pembangunan musala itu sudah memenuhi persyaratan sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 Tahun 2016.
Mantan staf Basuki Tjahaja Purnama ini menegaskan, sikapnya tak akan berubah jika kasus serupa terjadi pada agama lain.
Dalam menjalankan misi untuk merekrut para generasi muda, kelompok radikal ini sering kali memanipulasi, mendistorsi, dan memolitisasi agama.
Ujaran kebencian sejatinya juga menjadi pintu masuk perilaku radikal dan terorisme yang telah terbukti merusak dan menghancurkan kehidupan dan peradaban manusia.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved